Istana Membara! Kekuasaan Presiden Prabowo Digoyang, Isu Lengser Mulai Berembus?
DEMOCRAZY News
17 Mei 2026 2:30 pm
.
3 menit membaca
Istana Membara! Kekuasaan Presiden Prabowo Digoyang, Isu Lengser Mulai Berembus
Oleh: Ahmad Basri | K3PP
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan, tidak perlu khawatir atas melemahnya nilai tukar rupiah, lantaran transaksi ekonomi di sana tidak menggunakan Dolar AS, memicu beragam penafsiran di ruang publik.
Pernyataan ini muncul di tengah tekanan berat terhadap mata uang kita, yang dalam beberapa hari terakhir telah menembus angka psikologis 17.592 hingga 17.602 per satu Dolar AS.
Angka ini, menurut para pengamat ekonomi, sudah masuk dalam zona “lampu kuning”, sebuah tanda bahaya yang mengindikasikan potensi besar terjadinya krisis ekonomi.
Secara faktual, apa yang disampaikan Presiden ada benarnya. Mayoritas warga di desa memang melakukan aktivitas jual-beli sehari-hari sepenuhnya menggunakan Rupiah, bukan mata uang asing. Namun, pandangan ini terasa terlalu dangkal jika dipakai sebagai alasan untuk tidak perlu khawatir.
Ekonomi adalah satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Kenaikan nilai tukar Dolar AS pasti akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok, bahan bakar, hingga biaya transportasi yang ujung-ujungnya langsung terasa dan menekan daya beli seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Di sinilah letak celah logika dangkal dari pernyataan Presiden.
Jika dicermati lebih dalam, pernyataan Presiden Prabowo sesungguhnya merupakan upaya penenangan psikologis di tengah ketidakpastian ekonomi yang nyata.
Di permukaan, beliau berusaha menunjukan keyakinan diri yang kuat, seolah-olah pondasi ekonomi Indonesia masih kokoh dan mampu menahan gempuran penguatan mata uang asing.
Pesannya sederhana: “Jangan panik, semuanya masih terkendali”. Namun di balik kata-kata penenang itu, tersirat kekhawatiran mendalam yang tak bisa disembunyikan.
Baca Juga
Menampilkan ketenangan adalah kewajiban seorang pemimpin agar masyarakat tidak gelisah dan terjadinya kepanikan massal, namun fakta di lapangan berbicara sebaliknya.
Kondisi ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi tepat 28 tahun silam di bulan mei, di masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998.
Saat itu, ketika nilai tukar Dolar AS melambung tinggi tak terkendali, pemerintahan Orde Baru juga berulang kali meyakinkan rakyat bahwa semuanya aman dan akan segera pulih.
Berbagai kebijakan dikeluarkan, bahkan hingga mengambil jalur bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF), namun hasilnya justru sebaliknya.
Baca Juga
Ekonomi Indonesia ambruk total, sistem perbankan kolaps, dan daya beli rakyat jatuh serta paling menyedihkan PHK terjadi dimana-mana.
Dampak sosial-politiknya sangat dahsyat terjadinya kerusuhan meletus di mana-mana, dan gelombang demonstrasi mahasiswa yang tak terbendung akhirnya menuntut dan memaksa Soeharto turun dari kursi kepresidenan setelah berkuasa selama 32 tahun.
Sejarah mencatat, salah satu pemicu utama jatuhnya rezim Orde Baru adalah runtuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Kini, kita kembali berada di titik yang mengkhawatirkan.
Jika nilai Rupiah terus tergerus dan meluncur tak terhenti hingga menyentuh angka psikologis baru di kisaran 20.000 per Dolar AS, maka skenario masa lalu bukan hal yang mustahil terulang kembali.
Ketidakstabilan ekonomi adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan sebuah pemerintahan. Di titik ini, kekuasaan Presiden Prabowo seolah berada di ujung tanduk.
Bukan karena gerakan politik, melainkan karena kegagalan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi nilai mata uang negara.
Seperti pelajaran sejarah yang pahit, ekonomi yang runtuh sering kali menjadi awal berakhirnya sebuah kekuasaan.
Kini, publik menanti: apakah pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan dan memutar arah ekonomi, atau kita akan kembali terperosok ke dalam lubang krisis yang sama? ***
Artikel terkait lainnya
