

DEMOCRAZY.ID – Suhu politik nasional mulai memanas meski Pilpres 2029 masih sekitar tiga tahun lagi.
Wacana tentang kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan politik Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi 2029 kini mulai ramai diperbincangkan.
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, termasuk yang menilai peluang itu sangat terbuka.
Menurut dia, Prabowo kemungkinan besar akan memilih figur calon wakil presiden lain yang dianggap lebih sesuai dengan kriteria kepemimpinannya.
“Gibran lebih berpotensi menjadi lawan Prabowo ketimbang pasangan,” kata Erizal seperti dikutip sejumlah media, Rabu (20/5/2026).
Pandangan itu memicu kembali perdebatan publik soal relasi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait narasi “Prabowo-Gibran dua periode” yang beberapa kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan.
Wartawan senior Edy Mulyadi menilai narasi tersebut tidak sesederhana dukungan politik biasa.
Menurutnya, ada strategi penguncian kekuasaan jangka panjang yang sedang dibangun.
“Ucapan Jokowi tentang dua periode bukan sekadar dukungan. Itu upaya penguncian politik agar posisi Gibran tetap aman di lingkar inti kekuasaan sampai 2034,” tulis Edy Mulyadi dalam rilisnya, Kamis (21/5/2026).
Menurut Edy, narasi dua periode mengandung pesan tersirat agar Prabowo tidak mengganti Gibran pada Pilpres mendatang. Jika itu terjadi, ia menilai potensi tekanan politik akan sangat besar.
Ia menyebut kemungkinan munculnya framing pengkhianatan terhadap kesinambungan kekuasaan, termasuk pergerakan kelompok relawan, jaringan loyalis, hingga mesin opini digital.
“Sejak sekarang pagar politiknya sedang dipasang,” ujarnya.
Edy juga menyoroti proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.
Ia menilai langkah itu merupakan bagian dari desain keberlanjutan kekuasaan dinasti politik.
Menurut dia, jika duet Prabowo-Gibran tetap bertahan hingga 2029, maka Gibran akan memperoleh pengalaman kekuasaan selama 10 tahun penuh yang menjadi modal besar menuju Pilpres 2034.
“Gibran bisa membangun jaringan birokrasi, militer, bisnis, internasional, dan partai politik. Itu modal luar biasa untuk menjadi capres utama pada 2034,” katanya.
Namun jika pada akhirnya terjadi pecah kongsi politik, Edy menilai keluarga Jokowi tetap berada pada posisi menguntungkan karena Gibran sudah memiliki panggung nasional dan basis politik sendiri.
Karena itu, ia mengingatkan Prabowo agar berhati-hati membaca arah dinamika politik ke depan.
“Prabowo adalah presiden. Mandat rakyat ada di tangannya. Jangan sampai pusat gravitasi kekuasaan perlahan bergeser ke kelompok lain yang punya agenda jangka panjang berbeda,” tegasnya.
Edy juga menilai sejarah politik Indonesia menunjukkan banyak pemimpin akhirnya terjebak dalam lingkar kekuasaan yang awalnya dianggap sekutu politik.
“Hari ini hubungan Prabowo dan Jokowi terlihat mesra. Tapi politik bukan soal perasaan. Ini soal kepentingan dan keberlanjutan pengaruh,” tulisnya.
Ia menegaskan rakyat memilih Prabowo untuk memimpin Indonesia, bukan menjadi jembatan bagi konsolidasi dinasti politik baru.
“Jika tidak hati-hati, demokrasi perlahan bisa berubah jadi kerajaan modern. Pemilu tetap ada, rakyat tetap datang ke TPS, tetapi kekuasaan hanya berputar di lingkar darah yang sama,” pungkasnya.
Sumber: JakartaSatu