

DEMOCRAZY.ID – Riuh rendah narasi kemajuan Jawa Barat yang kerap menghiasi lini masa media sosial kini berbenturan dengan realitas pahit di lapangan.
PKC PMII Jawa Barat secara terbuka membongkar disparitas tajam antara citra “Jabar Istimewa” dengan kondisi rakyat yang kian terhimpit.
Melalui unggahan di Instagram @pkcpmiijawabarat pada Kamis (14/5/2026), mereka melayangkan mosi tidak percaya dengan sebuah peringatan keras: “Jabar Sedang Tidak Baik-Baik Saja.”
Kritik ini secara spesifik diarahkan pada gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai lebih piawai mengolah konten daripada menyelesaikan akar persoalan provinsi berpenduduk hampir 50 juta jiwa tersebut.
Mahasiswa menyoroti fenomena “hiper-pencitraan” yang kian masif.
Salah satu materi aksi yang viral memperlihatkan kontrasnya gaya hidup elite dengan nestapa warga; Gubernur yang dicitrakan gagah menunggang kuda putih, sementara di sisi lain, gunungan sampah dan antrean sembako menjadi pemandangan sehari-hari yang tak terurus.
Tagar “PESTA DEDI, JABAR WADUL!” menjadi motor penggerak protes ini.
PKC PMII Jabar menilai kebijakan pemerintah provinsi terjebak dalam “Panggung Sandiwara Satu Orang,” sebuah sindiran bagi pola komunikasi publik yang hanya mengedepankan sosok gubernur tanpa menyentuh perbaikan sistemik yang nyata.
👇👇
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh PKC PMII JAWA BARAT (@pkcpmiijawabarat)
Kritik paling pedas menyasar sektor pelayanan dasar.
Di tengah jargon digitalisasi, potret buram SDN Mekarsari 03 di Cidaun, Cianjur—yang kondisinya hancur dan nyaris roboh—menjadi bukti otentik bahwa pembangunan belum merata.
Ironi serupa terjadi di sektor kesehatan. Slogan pengobatan gratis dianggap mahasiswa hanya sekadar kosmetik politik karena fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pasien miskin yang ditolak.
“Pelayanan rumah sakit masih tebang pilih. Rakyat kecil cuma dapat slogan gratis, tapi praktiknya sulit akses,” tulis pernyataan resmi PMII.
Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga didesak bertanggung jawab atas sengkarut PPDB yang setiap tahun mencekik akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Meskipun data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, mahasiswa mempertanyakan relevansi angka tersebut bagi daya beli masyarakat.
Statistik hijau milik pemerintah dinilai tidak berbanding lurus dengan harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau.
Daftar harga pasar yang dirilis dalam aksi ini meliputi:
Kegelisahan ini dirangkum dalam kalimat lugas: “Pertumbuhan cuma di angka, bukan di perut rakyat.”
Selain inflasi pangan, masalah pengangguran dan pungli birokrasi masih menjadi momok yang menghantui warga Jawa Barat.
PMII juga memberikan catatan merah pada kebijakan lingkungan di Bogor, terutama terkait proyek-proyek raksasa di zona resapan air seperti MNC Lido dan Eiger.
Mahasiswa menuding pemerintah memberikan karpet merah bagi para pemodal besar sambil mengabaikan risiko bencana di masa depan.
“Kawasan resapan air Bogor terancam. Rakyat yang akan panen banjir, pengusaha yang panen untung,” bunyi peringatan keras tersebut.
Melalui instruksi organisasi bertajuk “Reignite”, PKC PMII Jabar kini menggerakkan seluruh pimpinan cabang di daerah untuk melakukan audit sosial dan memverifikasi data lapangan.
Langkah ini diambil untuk mengonfrontasi klaim sepihak pemerintah dengan fakta objektif.
Massa aksi menuntut agar Gubernur Dedi Mulyadi segera bertransformasi, berhenti memoles citra sebagai image maker dan mulai bekerja sebagai problem solver.
“Turun ke jalan, bawa fakta bicara nyata!” menjadi seruan pamungkas mahasiswa.
Kini, bola panas ada di tangan Gedung Sate. Apakah pemerintah akan merespons dengan kebijakan konkret, atau kembali berlindung di balik narasi estetik media sosial?
Rakyat Jawa Barat sedang menunggu jawaban dari balik panggung sandiwara tersebut.
Sumber: INEWS