DEMOCRAZY.ID – Hubungan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mulai mengalami keretakan serius di tengah perang yang terus memanas dengan Iran.
Meski di depan publik kedua pemimpin masih berusaha menunjukkan hubungan yang solid dan penuh koordinasi, berbagai laporan menyebut situasi sebenarnya jauh lebih rumit.
Surat kabar The Guardian dalam laporannya dikutip Aljazeera, Senin (11/5/2026), dari Yerusalem mengungkap bahwa di balik pernyataan-pernyataan diplomatik yang tampak harmonis, justru berkembang ketidakpercayaan dan perbedaan pandangan politik antara Washington dan Tel Aviv.
Koresponden The Guardian, Julian Borger, menulis bahwa Netanyahu terlihat semakin sering menegaskan kedekatannya dengan Trump.
Namun bagi banyak pengamat Israel, sikap itu justru memunculkan pertanyaan besar mengenai kondisi hubungan keduanya yang sesungguhnya.
Kecurigaan tersebut semakin menguat setelah muncul bocoran bahwa Israel tidak lagi dilibatkan dalam sejumlah pembahasan penting Amerika Serikat terkait perang dan jalur negosiasi tidak langsung dengan Iran yang dimediasi Pakistan.
Laporan itu juga menyoroti hubungan panjang Netanyahu dan Trump yang dibangun di atas kesamaan politik dan ideologi.
Keduanya dikenal sama-sama menggunakan pendekatan populis untuk memperkuat posisi politik domestik mereka.
Menurut Borger, Netanyahu selama bertahun-tahun berusaha meyakinkan para presiden Amerika Serikat agar mengambil tindakan militer terhadap Iran.
Ia bahkan disebut memiliki peran besar dalam mendorong Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 yang disepakati pada masa pemerintahan Barack Obama.
Keputusan keluarnya Amerika dari perjanjian tersebut pada 2018 dinilai menjadi titik penting yang mempercepat perkembangan program nuklir Iran.
Sejak saat itu, Iran disebut meningkatkan pengayaan uranium dalam jumlah besar, yang pada akhirnya memicu ketegangan baru di kawasan.
Artikel tersebut mengutip mantan diplomat Israel, Alon Pinkas, yang menyebut Netanyahu berhasil meyakinkan Trump bahwa pemerintahan Iran berada di ambang keruntuhan.
Trump disebut diyakinkan bahwa ekonomi Iran melemah, rakyat siap memberontak, dan Garda Revolusi mulai kehilangan kendali.
Bahkan Kepala Mossad David Barnea disebut ikut memperkuat keyakinan itu dengan menggambarkan Iran sebagai “buah matang yang siap jatuh.”
Namun kenyataannya, berbagai prediksi tersebut tidak terbukti. Pemerintah Iran tetap bertahan, tidak terjadi gelombang pemberontakan besar, dan Teheran justru mampu melakukan serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan.
Iran juga disebut berhasil mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang berdampak pada terganggunya rantai pasok energi dunia dan memicu tekanan ekonomi global.
Seiring berjalannya waktu, Trump dilaporkan mulai merasa perang berubah menjadi beban politik dan strategis bagi pemerintahannya. Menurut laporan itu, sejak akhir Maret hubungan kedua pemimpin mulai mengalami ketegangan lebih terbuka.
Pemerintah AS perlahan mengurangi keterlibatan Israel dalam sejumlah komunikasi penting terkait negosiasi dengan Iran.
Situasi ini membuat para pejabat Israel terpaksa mengandalkan jalur intelijen mereka sendiri untuk mengetahui perkembangan diplomasi yang sedang berlangsung.
Trump juga mulai melontarkan kritik terbuka terhadap Netanyahu, terutama setelah Israel menyerang ladang gas South Pars milik Iran.
Dalam langkah yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya, Trump bahkan menyampaikan melalui media sosial bahwa Israel “dilarang” melanjutkan serangan terhadap Lebanon.
Pernyataan itu dipandang sebagai teguran langsung kepada Netanyahu di tengah meningkatnya tekanan internasional akibat perang yang terus meluas.
Menurut The Guardian, Trump kini ingin segera mengakhiri konflik sebelum kunjungannya ke Beijing dan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping.
Namun perang yang awalnya mempererat hubungan Trump dan Netanyahu justru kini berubah menjadi ancaman politik bagi keduanya.
Netanyahu menghadapi tekanan besar di dalam negeri dan kemungkinan pemilu yang dapat mengakhiri karier politiknya.
Di sisi lain, Trump khawatir dampak perang akan memengaruhi stabilitas politik dalam negeri Amerika Serikat serta peluang elektoralnya pada pemilu mendatang.
Dalam penutup laporannya, Borger mengutip pernyataan Alon Pinkas yang menyebut bahwa Trump dan Netanyahu “saling merugikan satu sama lain.”
Pernyataan itu menggambarkan bagaimana perang yang awalnya menjadi titik temu kepentingan politik kedua pemimpin kini justru berpotensi menjadi beban besar yang mengancam masa depan mereka sendiri.
Pemerintahan Amerika Serikat kini menghadapi sebuah paradoks strategis yang jelas.
Di satu sisi, Washington dan Tel Aviv tengah menjalankan perang terhadap Iran dengan dalih menghancurkan program nuklirnya.
Namun di sisi lain, muncul tekanan yang tidak biasa di Kongres agar pemerintahan Donald Trump mengakui sesuatu yang selama ini diabaikan—bahkan mungkin disembunyikan—yakni keberadaan arsenal nuklir Israel yang tidak pernah diumumkan secara resmi.
Dalam langkah yang menyimpang dari tradisi bipartisan, 30 anggota Partai Demokrat di DPR AS, dipimpin oleh Joaquin Castro, mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Mereka mendesak diakhirinya kebijakan bungkam resmi terhadap kemampuan nuklir Israel.
Para legislator tersebut mendasarkan tuntutan mereka pada prinsip transparansi.
Mereka menegaskan, risiko salah perhitungan, eskalasi, dan penggunaan senjata nuklir dalam situasi saat ini bukan sekadar teori. Mereka juga menyoroti kontradiksi dalam kebijakan AS:
“Kita tidak bisa membangun kebijakan yang konsisten untuk mencegah proliferasi nuklir di Timur Tengah, sambil tetap mempertahankan kebijakan bungkam terhadap kemampuan nuklir salah satu pihak utama dalam konflik yang sedang berlangsung,” kata dia, dilansir dari Aljazeera, Kamis (7/5/2026).
Menurut Jeremy Shapiro, langkah ini mencerminkan penurunan tajam dukungan tradisional terhadap Israel di dalam Partai Demokrat. Hal itu dipicu oleh meningkatnya kemarahan atas korban sipil di Gaza dan Lebanon.
Survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 80 persen pemilih Demokrat kini memandang Israel secara negatif dan menuntut agar negara tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai standar internasional yang sama dengan negara lain.
Menariknya, tuntutan transparansi ini tidak lagi terbatas pada sayap kiri Demokrat.
Dalam pernyataan yang mencerminkan keresahan lebih luas, Scott McConnell mengatakan, “Kita telah menjalani dua perang di abad ini untuk menjaga monopoli nuklir Israel. Mungkin monopoli itu penting dan diperlukan, tetapi setidaknya kita bisa mulai membicarakannya.”
Sumber: Republika