Bukan Sekadar Jabatan! Etika Kabinet Merah Putih Dipertanyakan: Rakyat Mulai Tak Percaya?

Oleh: Sobirin Malian | Dosen FH UAD

Isu dugaan perilaku menyimpang di lingkaran elite kekuasaan kembali memicu kegaduhan nasional.

Pernyataan terbuka Amien Rais melalui video “Jauhkan Istana dari Skandal Moral” yang menyeret nama Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bukan sekadar riak politik biasa.

Dengan klaim kesiapan membuktikan tuduhan secara medis, bola panas ini kini menggelinding tepat ke depan pintu Istana, memaksa kita bertanya: di mana batas antara privasi pejabat dan integritas negara?

Dalam konteks Indonesia, pejabat publik level elit bukan sekadar manajer birokrasi, melainkan sosok teladan yang memikul mandat spiritual.

Baca Juga

AS Nyali Ciut? Analis The Hill Bongkar Alasan Washington Berani Injak Iran Tapi ‘Gemetar’ Lihat Nuklir Korea Utara

Di pundak mereka, melekat kewajiban menjaga marwah kenegarawanan—integritas pribadi yang harus selaras dengan nilai agama.

Pejabat adalah cermin bangsa; jika cermin tersebut retak secara moral, maka buram pula wajah kepemimpinan di mata rakyat.

Pemerintah memang telah membantah tuduhan ini sebagai hoaks.

Namun, menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik ini justru bisa menjadi bumerang yang mematikan.

Baca Juga

Misteri di Balik 10 Buku Reformasi Polri: Restu Prabowo dan ‘Skenario Besar’ Memangkas Kaki Penguasa!

Proses pengadilan yang berlarut-larut hanya akan menjadi “panggung terbuka” yang membuat isu moral ini terus digoreng dan cenderung liar setiap harinya.

Proses verbal bukan meredakan; jalur hukum justru berisiko membuka kotak pandora yang mempermalukan institusi negara lebih jauh dan menciptakan polarisasi yang semakin tajam.

Di sinilah Presiden harus menggunakan kacamata politik dan etika, bukan sekadar kacamata hukum.

Mempertahankan figur kontroversial hanya akan menjadi liabilitas yang menguras energi kabinet.

Baca Juga

Nasib Tragis Pegawai Pajak! Dipecat Seketika Usai Serukan Mundur ke Prabowo-Gibran

Seorang negarawan sejati harus berani meletakkan martabat institusi di atas perlindungan terhadap individu.

Oleh karena itu, langkah tegas melalui jalur administratif—seperti pencopotan jabatan atau pembersihan kabinet—adalah solusi paling strategis dan elegan.

Langkah ini bukan berarti mengakui kesalahan secara hukum, melainkan bentuk diskresi Presiden untuk menjaga “kesucian” Istana dari beban persepsi yang merusak.

Keputusan ini akan mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah memiliki standar moral yang tinggi dan tidak berkompromi dengan figur yang integritasnya diragukan.

Baca Juga

GEGER! Sri Bintang Pamungkas Bongkar ‘Sisi Lain’ Mayor Teddy: Para Jenderal-Jenderal TNI Sudah Lama Tahu

Pada akhirnya, kepemimpinan elit adalah soal keteladanan jiwa. Jika pemerintah ingin menjaga marwah Kabinet Merah Putih, ketegasan etika adalah harga mati.

Kepemimpinan yang kuat bukan diuji dari seberapa gigih ia membela bawahannya di pengadilan, melainkan seberapa berani ia menjaga nilai-nilai spiritual dan kehormatan negara di hadapan rakyat dan Sang Pencipta. ***