DEMOCRAZY.ID – Pengusaha sekaligus pegiat media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardiqu, menyoroti kondisi ekonomi domestik yang dinilainya kian rapuh.
Salah satunya tercermin dari nilai tukar rupiah yang melemah hingga menembus Rp17.300 per dolar AS.
Dikutip dari akun YouTube @BossmanMardiqu, Minggu (3/5/2026), ia memaparkan tiga skenario terburuk jika pelemahan rupiah berlanjut ke level psikologis Rp18.500, Rp21.000, hingga Rp25.000 per dolar AS.
“Perlu dicatat, skenario ini bersifat ekstrem, di luar proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan rupiah berada di kisaran Rp15.700–Rp16.500 per dolar AS tahun ini,” ujar Mardigu.
Pada level ini, pelemahan rupiah masih tergolong bisa dikelola, meski membutuhkan intervensi agresif pemerintah.
“Inflasi akan meningkat signifikan di kisaran 6–8 persen (yoy). Harga pangan, energi, dan bahan impor seperti bawang, kedelai, dan gandum akan naik tajam,” ujarnya.
Suku bunga acuan (BI rate) diperkirakan naik ke kisaran 6,5–7,5 persen untuk menarik arus modal asing. Dampaknya, beban korporasi—terutama yang memiliki utang dalam dolar AS—akan meningkat 15–20 persen.
“Perusahaan dengan utang dolar besar seperti sektor penerbangan, telekomunikasi, kesehatan, dan properti terancam gagal bayar,” kata Mardigu.
Ia juga mengingatkan potensi tekanan pada cadangan devisa (cadev) yang bisa terkuras hingga di bawah 100 miliar dolar AS dalam waktu singkat.
Kesimpulannya, ekonomi masih bertahan namun masuk fase resesi teknis, dengan kontraksi dua hingga tiga kuartal dan kenaikan angka kemiskinan sekitar 3–4 persen.
Jika rupiah menyentuh Rp21.000 per dolar AS, tekanan ekonomi disebut akan melonjak drastis dan masuk kategori krisis.
“Agak sebanding dengan krisis 1998, meski fundamental ekonomi saat ini lebih kuat,” ujar Mardigu.
Inflasi diperkirakan melonjak ke level 10–15 persen, mendekati hiperinflasi ringan. Harga BBM dan tarif listrik berpotensi naik, sementara BI rate bisa melonjak hingga 9–13 persen.
Dampaknya, suku bunga kredit konsumsi seperti KPR dan KKB dapat menembus 15–18 persen, sehingga penyaluran kredit tersendat dan risiko PHK meningkat.
“Perusahaan berbasis impor seperti tekstil, elektronik, dan farmasi berpotensi tutup atau relokasi ke luar negeri,” katanya.
Daya beli masyarakat akan tergerus tajam, kelas menengah menyusut 10–15 persen, dan angka kemiskinan meningkat hingga 5–7 persen.
Risiko sistemik perbankan juga meningkat, termasuk potensi bank rush. Pemerintah bahkan berpeluang menerapkan kebijakan darurat seperti capital control.
Kesimpulannya, ekonomi memasuki resesi dalam menuju depresi, dengan kemungkinan pemerintah meminta bantuan lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia.
Pada skenario terburuk ini, perekonomian Indonesia disebut masuk krisis multidimensi yang melampaui 1998.
Inflasi diperkirakan melonjak ke level 25–40 persen atau lebih, disertai lonjakan harga kebutuhan pokok dalam waktu singkat. BI rate berpotensi menembus 15–25 persen.
Kredit macet (non-performing loan/NPL) melonjak, likuiditas perbankan mengering, dan banyak perusahaan besar mengalami gagal bayar.
“Sekitar 30 persen UMKM akan terdampak, terutama akibat lonjakan biaya energi dan harga pokok. Kebangkrutan bisa terjadi secara massal,” ujarnya.
Dalam kondisi ini, pemerintah berpotensi melakukan bailout terhadap BUMN, sementara daya beli masyarakat anjlok drastis.
Kelas menengah menyusut signifikan, dan angka kemiskinan melonjak tajam.
Cadangan devisa diperkirakan terkuras, bahkan memicu risiko gagal bayar utang luar negeri.
Dampaknya bisa merembet ke instabilitas politik dan gelombang demonstrasi besar.
Kesimpulannya, Indonesia masuk krisis ekonomi, sosial, dan politik, dengan masa pemulihan lebih dari lima tahun dan membutuhkan dukungan asing.
Meski demikian, Mardigu menegaskan ketiga skenario tersebut belum tentu terjadi. Untuk mencapai level Rp18.500 per dolar AS saja, dibutuhkan kombinasi tekanan global atau perfect storm.
Misalnya, eskalasi konflik Iran–Israel, lonjakan harga minyak di atas US$135 per barel, arus modal keluar besar-besaran, hingga kebijakan agresif The Federal Reserve.
Selain itu, faktor lain seperti defisit APBN yang melebar, inflasi tak terkendali, hingga gangguan rantai pasok global juga menjadi pemicu.
“Sejauh ini, ketiga skenario tersebut belum terlihat hilalnya. Meski, arahnya ke sana karena banyak faktor di luar kendali pemerintah,” katanya.
Ia mencontohkan, sejumlah risiko global, seperti konflik di Asia Barat, ketegangan di Amerika Latin, potensi eskalasi di Selat Taiwan, harga energi tinggi, hingga gangguan distribusi akibat penutupan Selat Hormuz.
Sumber: Inilah