Kunjungan Wapres Diritik, Pengamat Sarankan Gibran bin Jokowi Berkantor di Papua
DEMOCRAZY News
24 April 2026 12:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai wajar muncul kritikan terhadap kunjungan kerja Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke Papua Tengah pada 20-22 April.
Sebab, dia meyakini kunjungan singkat ke Papua tentu tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat setempat.
“Kunjungan semacam itu lebih menonjolkan aspek seremonial daripada pemecahan masalah,” kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Kamis (23/4).
Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu menuturkan Gibran tak akan maksimal bertugas sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP) jika cara kerja kunjungan masih dilakukan.
“Tugas khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menangani persoalan di Papua tidak akan tercapai,” ungkapnya.
Dia merasa ragu Gibran bisa memimpin percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur di Papua hingga menuntaslam masalah HAM jika Wapres bekerja memakai model singgah.
“Bagaimana mungkin Gibran dapat menangani persoalan HAM dan pendekatan keamanan oleh aparat keamanan bila Papua hanya jadi tempat persinggahan lalu kembali ke Jakarta,” ungkap Jamiluddin.
Dia menyarankan putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu bisa berkantor di Papua demi efektivitas kerja.
“Jadi, kehadiran fisik di Papua akan sangat membantu Gibran untuk berkoordinasi dengan Gubernur di Papua,” ungkap Jamiluddin.
Menurutnya, berkantor di Papua membuat Gibran bisa langsung mendengar keluhan rakyat dengan melaksanakan blusukan.
“Gibran seharusnya lebih lama di Papua. Hal ini dimaksudkan untuk dapat melihat dan menghayati denyut masyarakat Papua,” kata Jamiluddin.
Dia merasa yakin Gibran bisa melaksanakan tugas khusus dari Prabowo terkait Papua andai eks Wali Kota Solo itu berkantor di Bumi Cenderawasih.
“Setidaknya secara bergiliran berkantor di setiap provinsi yang ada di Papua. Dengan begitu, tugas khusus dari prasiden dapat dijalankan secara efisien dan efektif,” katanya.
Sebelumnya, anggota DPR Papua Tengah Nancy Raweyai mengkritik kunjungan kerja Gibran ke wilayah provinsi dengan ibu kota Nabire itu pada 20-22 April.
Nancy mempertanyakan hasil dari kunjungan Gibran, terutama dampaknya terhadap penyelesaian konflik di sejumlah wilayah Papua.
Menurut dia, kunjungan Gibran belum menunjukkan arah kebijakan signifikan bagi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.
“Kami berharap ada langkah strategis yang benar-benar menyentuh persoalan mendasar di Papua, bukan sekadar kunjungan seremonial,” ujar dia, Rabu.
Sumber: JPNN
Artikel terkait lainnya
