DEMOCRAZY.ID – Hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan partai yang membesarkannya, PDI Perjuangan, tampaknya telah mencapai titik didih baru.
Pernyataan terbaru Jokowi yang menggunakan narasi “orang kampung” untuk menanggapi kritik Jusuf Kalla (JK) justru memicu serangan balik yang jauh lebih pedas dari barisan banteng.
Ketegangan ini bermula ketika Jusuf Kalla mengungkit kembali jasa politiknya dalam memboyong Jokowi dari Solo ke Jakarta.
Menanggapi klaim tersebut, Jokowi memilih jawaban retoris yang menjadi ciri khasnya: “Saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung.”
Bagi PDIP, jawaban Jokowi tersebut dianggap tidak lagi relevan dan justru menunjukkan upaya untuk menghindar dari tanggung jawab moral politik.
Pihak PDIP menilai bahwa predikat “orang kampung” seharusnya identik dengan kesantunan, kejujuran, dan rasa hormat terhadap rumah yang telah membesarkannya.
Kegeraman PDIP ini bukan tanpa alasan. Mereka melihat ada kontradiksi besar antara persona “wong cilik” yang ditampilkan Jokowi dengan langkah-langkah politiknya belakangan ini yang dianggap merusak tatanan demokrasi dan internal partai.
Menjadi orang kampung bukan berarti boleh melupakan sejarah. Justru jati diri orang kampung itu adalah tahu budi dan menjaga harmoni.
Kalau mengaku santun, seharusnya tidak merusak rumah yang sudah memberinya tempat berteduh selama ini.
Konflik ini menarik perhatian jutaan pembaca karena menyentuh aspek etika politik yang jarang dibahas secara terbuka.
PDIP kini secara terang-terangan berani mengonfrontasi narasi “kerendahhatian” Jokowi yang selama satu dekade terakhir menjadi senjata politik paling ampuh sang mantan Presiden.
Kini, publik terbelah. Satu sisi melihat Jokowi tetap menjadi sosok yang bersahaja, namun di sisi lain, kritik PDIP mulai mendapat tempat di hati masyarakat yang merasa ada sesuatu yang salah dengan arah demokrasi saat ini.
Sumber: Akurat