Demo Ricuh! Gubernur Kaltim Keluar Kantor Dikawal Lalu ‘Abaikan’ Massa dan Wartawan

DEMOCRAZY.ID – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan usai enggan menemui massa aksi dan memilih bungkam saat meninggalkan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026) malam.

Sikap diam ini diambil setelah unjuk rasa yang berlangsung sejak siang berakhir ricuh.

Pantauan di lapangan menunjukkan Rudy Mas’ud keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WITA, atau sekitar satu jam setelah massa berhasil dipukul mundur oleh aparat.

Dengan pengawalan ketat, ia berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter tanpa memberikan pernyataan sedikit pun kepada awak media.

Sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan terkait tuntutan massa maupun kericuhan yang pecah tidak mendapat respons.

Rudy hanya berlalu dan langsung masuk ke kediaman dinasnya.

Gubernur Berada di Kantor Saat Kericuhan

Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung.

Namun, pihak pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima massa yang meminta audiensi langsung.

“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.

Ketegangan mulai memuncak sekitar pukul 18.00 WITA.

Aksi saling lempar antara massa dan petugas tak terhindarkan, hingga akhirnya polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.

Sorotan Anggaran Rumah Dinas dan Mobil Mewah

Demonstrasi ini membawa tiga tuntutan utama, yaitu evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta desakan agar DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan.

Namun, isu yang paling memicu kemarahan massa adalah terkait gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan tajam meliputi:

  • Rumah Jabatan: Anggaran renovasi senilai Rp 25 miliar, termasuk pengadaan akuarium laut dan alat fitness.
  • Kendaraan Dinas: Pengadaan mobil mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.

Sikap bungkam dari pihak pemerintah provinsi dinilai memperkeruh situasi dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi massa aksi.

Komunikasi yang buntu ini diprediksi akan terus memicu tanda tanya publik terkait respons nyata pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.

Sumber: Kompas

Artikel terkait lainnya