DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan kekhawatiran serius yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal potensi kekacauan nasional pada Juli-Agustus 2026 jika pemerintah tak segera mengambil kebijakan tepat di bidang ekonomi dan fiskal.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam wawancara bersama wartawan senior Edy Mulyadi yang ditayangkan di kanal YouTube-nya, Senin (23/3/2026).
Didu mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil JK pada 17 Februari lalu untuk berdiskusi selama hampir dua jam. Dalam pertemuan itu, JK menyampaikan dua ancaman besar yang tengah mengimpit Indonesia: tekanan geopolitik akibat ketegangan Iran-Amerika Serikat, serta warisan utang besar peninggalan pemerintahan Joko Widodo.
“Pak JK betul-betul prihatin terhadap keadaan yang dihadapi negara,” ujar Said Didu.
Ia juga menceritakan pertemuan pada 15 Maret 2026 yang mempertemukan dirinya, JK, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Pertemuan itu kemudian ramai diperbincangkan publik dan ditafsirkan beragam, termasuk oleh kalangan istana yang disebutnya sempat mempertanyakan maksud JK.
“Saya sempat dikontak, mempertanyakan mau apa JK,” kata Said Didu.
Ia pun meluruskan bahwa pertemuan tersebut murni untuk mencari jalan keluar bagi persoalan bangsa, bukan manuver politik.
Said Didu mengungkapkan bahwa JK memiliki sembilan pesan khusus yang hanya boleh disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, bukan kepada publik.
JK, kata Didu, secara khusus memintanya merahasiakan isi pesan demi menjaga stabilitas dan ketenangan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Meski tak membuka isi lengkap pesan tersebut, Didu menyebut bahwa pesan itu mencakup tiga nama yang dinilai berpotensi merusak pemerintahan Prabowo, tiga program yang dianggap berbahaya, serta tiga solusi yang perlu segera diambil.
Soal ancaman keos, Didu memaparkan kalkulasi sederhananya: dalam dua bulan pertama pemerintahan sudah terjadi defisit sekitar 200 triliun rupiah.
Jika tren itu berlanjut hingga Juli-Agustus, defisit bisa menembus 1.000 triliun rupiah, angka yang disebutnya hampir mustahil diatasi dengan cara apa pun.
“Jalan-jalan akan berlubang, daerah tidak ada uang lagi, Puskesmas sudah enggak bisa melayani,” kata Didu menggambarkan skenario terburuk yang bisa terjadi.
Said Didu juga menyoroti keberadaan “faksi pembisik” di sekitar Presiden Prabowo yang ia nilai kerap mencap tokoh-tokoh kritis sebagai pengkhianat atau antek asing demi mempertahankan posisi mereka di lingkaran kekuasaan.
“Faksi ini tidak punya kualitas. Mereka hanya ada nilainya apabila bisa memberikan cap kepada orang baik bahwa dia adalah musuh,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya, JK, maupun Gatot Nurmantyo tidak sedang beroposisi terhadap Prabowo. Justru sebaliknya, mereka berupaya membantu pemerintah mencarikan solusi.
Meski frustrasi dengan cara-cara yang ditempuh pemerintah, Said Didu menegaskan ia masih mempercayai niat baik Presiden Prabowo.
Kesimpulan itu ia peroleh setelah serangkaian pertemuan dengan berbagai tokoh nasional, antara lain Prof. Emil Salim, Dahlan Iskan, Sofjan Wanandi, dan Peter Gontha.
Saat ada wacana dari sebagian kelompok oposisi untuk menjatuhkan Prabowo dan Gibran sekaligus, Didu menolak tegas.
enurutnya, opsi itu justru kontraproduktif karena hanya akan membuka jalan bagi kembalinya kelompok yang ia sebut “geng Solo oligarki” untuk menguasai negara.
“Jauh lebih gampang memperbaiki orang-orang di sekitar Prabowo daripada menjatuhkan Prabowo,” pungkasnya.
Sumber: JakartaSatu