GEGER! Kades Hoho ‘Dikeroyok’ Massa di Banjarnegara, Buntut Seleksi Perangkat Desa

DEMOCRAZY.ID – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa bukan lagi sekadar pemimpin administratif, melainkan pemegang kekuasaan pengelolaan aset dan keuangan desa yang bertanggung jawab langsung atas percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan di tingkat akar rumput.

Meskipun mengelola anggaran yang besar, status hukum kepala desa secara tegas ditegaskan bukan sebagai Pejabat Negara maupun ASN, namun tetap memiliki akuntabilitas penuh yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, hubungan antara kepala desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan dan peran pengawasan yang sangat tajam.

Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan kabar kurang mengenakan dari kepala desa nyentrik dari Desa Purwasaba atau yang dikenal dengan nama Kades Hoho.

Dalam video singkat yang beredar di media sosial, nampak Kades Hoho dengan pakaian dinas yang terkoyak keluar dari kantor desa dengan pengawalan polisi.

Peristiwa itu rupanya rentetan dari kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa yang digelar ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Selasa (11/3/2026).

Demonstrasi yang awalnya berlangsung sebagai forum penyampaian aspirasi tersebut berubah menjadi insiden kekerasan.

Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau yang dikenal dengan nama Hoho Alkaf, mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh massa.

Peristiwa itu dipicu oleh tuntutan sejumlah peserta aksi yang meminta agar hasil penjaringan perangkat desa dibatalkan dan diulang.

Ketegangan semakin meningkat ketika pemerintah desa menolak permintaan tersebut karena proses seleksi dinilai telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Situasi yang memanas akhirnya berujung pada aksi penyerangan terhadap kepala desa saat ia hendak meninggalkan lokasi setelah audiensi dengan massa.

Hoho Alkaf mengaku mengalami serangan fisik dari berbagai arah hingga menyebabkan atribut kedinasannya rusak dan dirinya mengalami luka.

Insiden tersebut bahkan membuat kacamata yang dikenakannya pecah akibat pukulan dari massa.

Kronologi Pengeroyokan Kades Hoho

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Instagram @hoho_alkaff, Hoho menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya saat hendak keluar dari aula balai desa.

“Waktu saya baru keluar dari pintu aula, sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, dan depan. Kacamata saya sampai remuk karena dipukul dari depan,” ungkap Hoho, dikutip Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa dirinya belum sempat mendapatkan pengawalan aparat ketika serangan tersebut terjadi.

Massa yang berada di sekitar lokasi langsung memukul dari berbagai arah.

“Saya hendak keluar dari balai desa, tapi langsung diserang dan dikeroyok. Kacamata saya pecah dan baju saya robek,” ungkap Hoho dalam unggahan yang kemudian viral di media sosial.

Akibat kejadian itu, kacamata yang dikenakannya pecah, pakaian dinasnya robek, serta atribut kepala desa yang melekat pada seragamnya terlepas karena ditarik-tarik oleh massa.

“Logo atribut saya juga pada rogol. Papan nama jatuh karena ketarik-ketarik,” katanya.

Hoho juga menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan kejadian yang sebenarnya.

Menurutnya, rekaman tersebut memperlihatkan kondisi saat dirinya sudah berada dalam pengamanan aparat.

“Di video itu memang suruh keluar semua, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan ada yang bilang saya tidak dikeroyok. Memang di video itu saya sudah diamankan karena sudah di belakang mobil,” jelasnya.

Kericuhan Dipicu Hasil Seleksi Perangkat Desa

Hoho menyebut aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan salah satu anggota LSM yang tidak lolos dalam proses seleksi perangkat desa.

Massa menuntut agar proses penjaringan perangkat desa yang sudah mencapai tahap pengumuman hasil dibatalkan dan diulang kembali.

Namun permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah desa karena seluruh tahapan seleksi dinilai telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Saya minta keadilan, saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan, pekerjaan saya sebaik-baiknya, begitupula dengan panitia. Tetapi saya dipaksa mengulang, karena anggota dari LSM itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang, kita kiblatnya regulasi tapi mereka tetap tidak mau tahu,” katanya.

Hoho menegaskan bahwa hasil seleksi perangkat desa tidak mungkin dibatalkan hanya karena adanya tekanan dari pihak tertentu.

Proses penjaringan perangkat desa, menurutnya, telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku sehingga pemerintah desa tidak memiliki alasan untuk membatalkan hasil seleksi.

Kades Hoho Minta Perlindungan Hukum

Selain mengungkapkan kronologi kejadian, Hoho juga menyoroti respons aparat keamanan di lokasi yang dinilai kurang sigap dalam memberikan perlindungan saat kericuhan terjadi.

Ia mengaku kecewa dengan situasi tersebut dan berencana mencari keadilan melalui jalur hukum hingga melaporkan peristiwa itu ke Propam Mabes Polri.

“Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Saya minta keadilan kepada Camat, Bupati, hingga Propam Mabes Polri,” pungkasnya.

Insiden ini kini menjadi perhatian masyarakat Banjarnegara, terlebih sosok Hoho Alkaf dikenal cukup aktif di media sosial dan memiliki pengikut yang cukup besar.

Hingga saat ini, proses hukum terkait dugaan pengeroyokan terhadap kepala desa tersebut masih menjadi sorotan publik.

Sumber: Tribun

Artikel terkait lainnya