Mantan Wakasad Johannes Suryo ‘Kritik’ Kebijakan Impor Pikap: Program Tidak Pro Rakyat, Bikin Malu Saja!
DEMOCRAZY News
25 Februari 2026 11:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn). Johannes Suryo Prabowo menyampaikan kritik terbuka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Suryo mempertanyakan rencana impor sekitar 105 ribu unit mobil pikap yang disebut diperuntukkan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Ia membandingkan kebutuhan operasional tersebut dengan jaringan ritel modern dan usaha kecil yang sudah lama beroperasi di Indonesia.
“Sepengetahuan saya jumlah keseluruhan Warung Madura, Alfamart dan Indomaret lebih dari 80 ribu gerai, tapi belum pernah saya dengar mereka mengimpor mobil sebanyak itu. Mana buatan India lagi,” tulisnya.
Menurut Suryo, program yang disebut pro rakyat seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak seharusnya dijalankan secara terburu-buru hanya demi mengejar jumlah.
Ia mengingatkan kebijakan yang dipaksakan tanpa perencanaan matang bisa menimbulkan masalah baru.
“Apakah benar program pro rakyat harus dikerjakan ‘sak deg sak nyek’, alias buru-buru dan grusa-grusu hanya mengutamakan kuantitas?” ujarnya.
Ia juga menyoroti pendekatan kebijakan yang dinilai keliru apabila pemerintah mencoba menyejahterakan masyarakat dengan cara yang berpotensi menekan kelompok ekonomi mapan.
Baca Juga
“Memiskinkan orang kaya agar orang miskin bisa kaya justru bisa membuat semuanya miskin,” tulis mantan Kasum TNI itu, seraya menyinggung kegagalan prinsip pemerataan ala negara komunis.
Suryo menegaskan pemerintah tidak perlu panik terhadap keberhasilan pelaku usaha ritel modern dalam menciptakan lapangan kerja.
Ia menilai keberhasilan sektor swasta tidak boleh dianggap ancaman.
“Mosok gegara pesimis karena enggak bisa mengimbangi Alfamart dan Indomaret yang telah mampu menyerap limaratusan ribu pekerja, lalu maksa main kuasa,” ungkapnya.
Menurutnya, baik Warung Madura maupun program koperasi pemerintah dapat berkembang, tetapi tetap membutuhkan proses dan tidak bisa langsung sukses dalam waktu singkat.
Suryo menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap capaian swasta sebagai sesuatu yang harus ditandingkan secara paksa.
“Janganlah keberhasilan sekelompok masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan dianggap ancaman bagi pemerintah. Bikin malu saja,” ujar sosok yang pernah bertugas di Kopassus tersebut.
Sumber: Konteks
Artikel terkait lainnya
