Miris! Bandara Kertajati yang Dulu Megah Berbiaya Rp2,6 Triliun, Kini Hanya Jadi Kawasan Industri

xr:d:DAFiKclqFRc:56,j:4602412967,t:23051309

DEMOCRAZY.ID – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bakal beralih fungsi, bukan lagi menjadi tempat persinggahan pesawat terbang angkut. Bakal disulap menjadi kawasan industri dirgantara. Wow.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi sangat mendukung rencana pemerintah pusat mengembangkan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jabar, menjadi kawasan industri dirgantara.

Kang Dedi, sapaan akrab pria yang suka mengenakan ikat kepala khas Jabar itu, mengatakan, pengembangan industri dirgantara di BIJB Kertajati, bisa tanpa membebani keuangan negara.

Pasalnya, salah satu opsi yang memungkinkan adalah memindahkan fasilitas PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dari Kota Bandung ke BIJB Kertajati.

“Kalau industri pertahanan dibangun di sini (BIJB Kertajati), pemindahan PTDI tidak perlu memakai APBN. Tinggal hitung nilai tanah di Bandung dengan yang di sini,” kata Kang Dedi.

Ia menyampaikan, kehadiran industri akan mendorong kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan BIJB Kertajati berkembang cepat.

Karena sektor tersebut dapat langsung terintegrasi dengan bandara.

Kang Dedi menyebut aspek konektivitas sudah menunjang, dengan ruas tol yang tersambung ke Pelabuhan Patimban hingga Jakarta dan Bandung, serta kebutuhan berikutnya adalah penguatan jaringan kereta api.

“Jalur kereta dekat ke Cirebon, tinggal reaktivasi. Dulu Majalengka punya jalur sampai Kadipaten. Tinggal ditarik saja, tidak masalah,” ujarnya.

Dia menilai untuk fasilitas penginapan sementara, dapat menggunakan fasilitas hotel di sekitar bandara.

“Asrama haji 20 hektare cukup, tetapi saya bangun kalau sudah ramai,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya, menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi dalam pengembangan BIJB Kertajati.

Ia mengatakan kawasan tersebut diproyeksikan menjadi Aerospace Park Kertajati dan Hanggar Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang terhubung dengan fasilitas industri pendukung lainnya.

Pembangunan fasilitas MRO, kata dia, sangat penting untuk meningkatkan kemandirian industri penerbangan nasional.

“Wilayah ini harus saling mendukung agar pemerataan pembangunan berjalan baik,” ujarnya.

Digagas Megawati Diresmikan Jokowi

Mungkin tak banyak yang tahu. Bandara Kertajati ini direncanakan sejak era Presiden Megawati. Studi kelayakannya sudah ada sejak 2003. Pun demikian dengan izin penetapan lokasi sudah ada sejak 2005.

Kala itu. Pemprov Jabar menyanggupi untuk menanggung dana dari APBD. Namun, Pemprov Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan hingga 2011.

Setelah ditinjau ulang, ternyata butuhkan duit dari APBN.

Setelah ditetapkan Presiden Jokowi menjadi Program Strategis Nasional (PSN), pembangunan Bandara Kertajati mulai bergerak.

Didanai anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selanjutnya diresmikan Jokowi pada 24 Mei 2018.

Ternyata, pembangunan Bandara Kertajati membutuhkan anggaran yang lumayan jumbo. Sekitar Rp2,6 triliun.

Dana itu, berasal dari patungan pemerintah pusat dan daerah, serta swasta. Di mana, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.

Pengelolaan Bandara Kertajati berada di bawah tanggung jawab PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jawa Barat.

Komposisi pemegang saham PT BIJB adalah, Pemprov Jabar sebesar 82,29 persen, PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar 15,41 persen, Koperasi Sejahtera Jawa Barat sebesar 1,62 persen, dan PT Jasa Sarana sebesar 0,8 persen.

Selain mengelola sisi darat bandara, PT BIJB bertanggung jawab atas pengembangan kawasan aerocity yang terintegrasi dengan kawasan bandara.

Sumber: Inilah

Artikel terkait lainnya