6 FAKTA Mencengangkan Kasus Korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid, Jatah Preman hingga Uang Asing Disita KPK
DEMOCRAZY News
5 November 2025 8:39 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Riau.
Kasus ini menguak praktik “jatah preman” dalam proyek pemerintah daerah yang melibatkan banyak pejabat dan aliran dana dalam tiga mata uang.
Dugaan korupsi tersebut bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola korupsi yang telah berulang dan mengakar dalam birokrasi daerah.
Berikut enam fakta penting dari kasus korupsi Abdul Wahid yang diungkap langsung oleh KPK dan menggambarkan potret gelap tata kelola anggaran publik di daerah.
1. Modus Pemotongan Anggaran dan “Jatah Preman”
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkap bahwa modus korupsi yang dilakukan berawal dari pemotongan anggaran di Dinas PUPR Riau.
Sebagian dana proyek diduga dialirkan ke kepala daerah dengan istilah “jatah preman”, praktik yang selama ini jadi rahasia umum di sejumlah proyek daerah.
Menurut KPK, pemotongan itu dilakukan secara sistematis setiap kali ada penambahan anggaran, menunjukkan adanya pengaturan aliran dana untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi.
2. Abdul Wahid Resmi Jadi Tersangka
Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan saat OTT, KPK menetapkan Abdul Wahid dan beberapa pejabat lain sebagai tersangka.
Penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara di level pimpinan KPK yang menemukan cukup bukti keterlibatan mereka.
Langkah ini menambah panjang daftar kepala daerah di Riau yang terjerat kasus korupsi, memperkuat stigma bahwa provinsi tersebut belum lepas dari “lingkaran setan” suap dan gratifikasi.
3. Sembilan Orang Diamankan, Termasuk Pejabat dan Swasta
Dalam operasi di Riau, KPK mengamankan sembilan orang dari berbagai unsur: Gubernur, Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas, lima Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan dua pihak swasta.
Komposisi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Riau tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui jaringan yang melibatkan banyak pihak.
Menurut pengamat hukum antikorupsi, pola seperti ini sering kali mengindikasikan korupsi berjamaah, di mana setiap level memiliki peran dan “jatah” masing-masing.
4. Uang Tunai Rp1,6 Miliar Disita dari Tiga Mata Uang
Dalam OTT tersebut, tim KPK menyita uang tunai senilai sekitar Rp1,6 miliar, dalam bentuk rupiah, dolar AS, dan poundsterling Inggris.
Temuan ini menandakan bahwa transaksi suap dilakukan lintas mata uang, sebuah indikasi adanya pihak luar negeri atau jaringan lebih luas di balik proyek-proyek tersebut.
KPK menduga uang itu merupakan hasil setoran proyek infrastruktur yang dikumpulkan untuk diserahkan kepada pihak tertentu di pemerintahan.
5. Praktik Korupsi Diduga Terjadi Berulang Kali
KPK menilai, kasus ini bukanlah insiden tunggal.
Dugaan kuat menyebut praktik serupa telah dilakukan berulang kali, bahkan sebelum penangkapan.
“Ini adalah bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya,” ujar Jubir KPK, menandakan adanya pola korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif di tubuh Pemerintah Provinsi Riau.
Fakta ini membuat publik bertanya-tanya, seberapa dalam akar korupsi di birokrasi daerah sebenarnya?
Baca Juga
6. KPK Sempat Melakukan Pengejaran di Kafe
Drama penangkapan Abdul Wahid tak kalah menarik.
Menurut Budi Prasetyo, tim penyidik KPK sempat melakukan pengejaran sebelum akhirnya berhasil menangkap sang gubernur di sebuah kafe di Riau.
Perburuan ini menjadi penutup dari rangkaian operasi senyap yang sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya.
Langkah cepat ini diapresiasi publik, terutama karena menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan integritas di tengah derasnya tekanan politik daerah.
Kasus Abdul Wahid mengulang pola lama korupsi kepala daerah di Riau.
Sebelumnya, empat gubernur terdahulu juga terseret kasus korupsi, termasuk Annas Maamun dan Rusli Zainal.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem pengawasan internal pemerintah daerah serta kultur politik uang yang masih mengakar.
Pakar tata kelola pemerintahan menilai, tanpa reformasi menyeluruh dan digitalisasi sistem keuangan publik, korupsi daerah akan terus berulang dengan aktor berbeda.
Seruan untuk Reformasi dan Transparansi
Kasus Abdul Wahid menjadi peringatan keras bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih rentan disusupi kepentingan pribadi dan kelompok.
KPK kini dihadapkan pada tantangan tidak hanya menuntaskan kasus, tetapi juga membangun efek jera dan reformasi birokrasi yang lebih transparan.
Publik berharap proses hukum ini tidak berhenti di meja pengadilan, tetapi menjadi momentum perbaikan sistem dan moral pejabat publik di seluruh Indonesia.
Jika tidak, kasus seperti Abdul Wahid hanyalah satu bab dari skenario panjang korupsi daerah yang tak pernah usai.
Sumber: HukamaNews
Artikel terkait lainnya
