Ungkap 3 Dampak Buruk Ini, Pengamat Desak Prabowo Segera Pecat Kapolri!

DEMOCRAZY.ID – Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menindaklanjuti rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian.

Menurutnya, reformasi di tubuh Polri merupakan langkah strategis dan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Semua orang menunggu kabar tindak lanjut dari rencana Prabowo untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian,” ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

Ia mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo atas usulan pentingnya reformasi kepolisian pasca kerusuhan akhir Agustus lalu.

Namun, ia menilai tindak lanjut konkret dari wacana tersebut belum tampak.

“Konon Tim atau Komisi sudah terbentuk berjumlah sembilan orang. Namun tidak jelas SK dan pelantikannya. Cerita hanya dari omon ke omon saja. Sayang omon-nya kurang bertanggung jawab. Maklum rezim omon-omon,” sindirnya tajam.

Menurut Rizal, langkah pertama untuk membuktikan keseriusan reformasi kepolisian adalah mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Tuntutan rakyat atas awal pembuktian adalah ganti Kapolri. Ini pembuka jalan bagi kelancaran reformasi. Tanpa penggantian, pintu tertutup rapat,” tegasnya.

Rizal menegaskan, meski reformasi tidak selalu identik dengan pergantian pimpinan, namun dalam konteks Polri saat ini, perubahan di pucuk kepemimpinan adalah simbol komitmen perubahan.

“Benar bahwa reformasi tidak identik ganti Kapolri, tetapi ganti Kapolri adalah reformasi. Binatang itu bukan kuda, tetapi kuda itu binatang,” ujarnya menyindir.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa lambannya realisasi reformasi akan berakibat fatal bagi citra pemerintahan Prabowo.

“Kebaikan di bidang lain bisa rontok akibat pengabaian atau ketakutan untuk merealisasikan niat baik itu. Reformasi Kepolisian harus jadi prioritas,” tandasnya.

Rizal juga menguraikan tiga dampak buruk bagi Prabowo jika agenda reformasi kepolisian hanya menjadi wacana:

  • Prabowo kalah gertak oleh Listyo yang dianggap membangkang dan mengerahkan pasukan Tim Transformasi Reformasi.
  • Perencanaan pemerintahan Prabowo dianggap sporadis dan emosional, tidak mampu mengelola dukungan rakyat secara strategis.
  • Prabowo dinilai mengulang kesalahan masa lalu, ketika gagal menjaga konsistensi nilai perjuangan dan kejuangan.

“Prabowo itu TNI, tidak boleh kalah nyali oleh polisi,” tegas Rizal.

Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggugah: “Jangan sampai pertanyaan terus berulang, ‘Mau reformasi tidak, Pak Prabowo?’ Jawabannya ada pada jiwa sang ksatria lembah Tidar, bukan pada raga sang penjaja cinta yang tertukar.”

Rizal menekankan, jika Prabowo ingin menjaga kepercayaan rakyat, maka langkah nyata harus segera diambil — memulai reformasi kepolisian dari puncaknya, yakni dengan memberhentikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sumber: RadarAktual

Artikel terkait lainnya