mahkamah konstitusi

Parah! Anwar Usman Dapat ‘Peringatan’ Gegara Sering Bolos Sidang-Rapat

DEMOCRAZY.ID – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberi surat peringatan terhadap hakim MK Anwar Usman. Peringatan itu diberikan gara-gara Anwar tercatat banyak tak menghadiri rapat serta sidang. Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan sejumlah catatan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025. Palguna mengatakan Majelis Kehormatan secara proaktif berupaya menjaga kehormatan […]

. 4 bulan yang lalu

Kritik Hakim MK Arief Hidayat: Bayi Indonesia Lahir Menanggung Utang, Bayi Norwegia Punya Tabungan!

DEMOCRAZY.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan negara dan kondisi ekonomi Indonesia. Kritik itu disampaikan saat ia memberikan pidato dalam acara peluncuran buku dan talkshow Literasi Konstitusi tahun 2025 yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi RI bersama Perpustakaan Nasional RI di Ruang Auditorium Perpusnas RI, Jakarta. Dalam pidatonya, Arief Hidayat mempertanyakan […]

. 4 bulan yang lalu

Tunggu! Paman Usman Akan Bongkar ‘Putusan MK 90’ Tentang Gibran Dalam Sebuah Buku

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi kembali menjadi titik temu perbincangan panjang tentang kebenaran, keadilan, dan kekuasaan. Senin, 15 Desember 2022, dalam wawancara dengan Tim Bocor Alus Tempo, Anwar Usman seorang hakim konstitusi yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya memilih berbicara—bukan untuk membela diri, katanya, melainkan untuk meluruskan sejarah. Ia menyebut martabat dan harga dirinya telah dikembalikan. […]

. 4 bulan yang lalu

Forum Tanah Air Desak Pencabutan Perpol No. 10/2025 dan Copot Kapolri: Melanggar Konstitusi!

DEMOCRAZY.ID – Forum Tanah Air (FTA), jaringan aktivis diaspora Indonesia di 22 negara lintas lima benua bersama aktivis dan tokoh di 38 provinsi di Indonesia, secara tegas menyatakan penolakan terhadap penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dinilai bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, serta putusan Mahkamah […]

. 4 bulan yang lalu

Politikus Demokrat Sebut ‘Curut’ Pendukung Gibran dan Ingatkan Keputusan Kontroversi Paman MK

DEMOCRAZY.ID – Politikus Demokrat Rommi Irawan melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pendukungnya. Melalui akun media sosialnya, Rommi menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia maksimal calon presiden—yang disebutnya sebagai “putusan Paman MK”—dan menuduh ada skenario politik yang menguntungkan Gibran. “Pak @prabowo, rakyat tidak lupa. Sandera keputusan Paman MK, […]

. 5 bulan yang lalu

MK ‘Tolak’ Gugatan Agar Anggota DPR Bisa Dipecat Rakyat, Ternyata Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diajukan sejumlah mahasiswa. MK menolak mengubah pasal yang memungkinkan anggota DPR diberhentikan oleh pemilih dari dapilnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian putusan MK untuk permohonan nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam persidangan di gedung MK, Kamis (27/11/2025). […]

. 5 bulan yang lalu

Fedi Nuril Kembali Sindir ‘Kejanggalan’ Lolosnya Gibran Sebagai Cawapres, Hakim: Kehormatan MK Dipermainkan!

DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampaknya tidak bisa lepas dari aib kejanggalan putusan MK yang meloloskan dirinya sebagai Cawapres. Hal itu kembali disindir aktor Fedi Nuril melalui cuitan di akun media sosialnya. “Segala diskursus tentang Gibran dalam beberapa hari ini, yang akan selalu gue ingat adalah… gugatan batas usia yang membuat Gibran bisa […]

. 5 bulan yang lalu

Eks Hakim MK: Kewajiban Etik Jokowi Buka Ijazah ke Publik, Bukan Tunggu Perintah Pengadilan!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Maruarar Siahaan melontarkan pandangan tajam mengenai polemik ijazah palsu yang dialamankan kepada Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Maruarar, secara etik, Jokowi seharusnya memiliki ketaatan untuk secara sukarela membuka dokumen ijazahnya kepada publik. Bahkan hal itu tanpa harus menunggu penetapan dari pengadilan atau keputusan melalui […]

. 5 bulan yang lalu

Audiensi Komite Reformasi Polri Memanas! Jimly Asshiddiqie Beberkan Banyaknya Kasus ‘Ijazah Palsu’ di MK

DEMOCRAZY.ID – Tak cuma buat Roy Suryo Cs Walkout, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie juga menyinggung kasus Ijazah Jokowi. Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan umum kembali menjadi perhatian publik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis, tetapi masalah serius yang terus berulang dalam […]

. 5 bulan yang lalu

Waduh! Mahkamah Konstitusi Sebut Pasal di UU IKN ‘Bertentangan’ dengan UUD 1945

DEMOCRAZY.ID – Salah satu pasal dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disahkan tahun 2022 ternyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945 itu menjelaskan tentang penguasaan lahan di IKN. Pasal di UU IKN yang bertentangan dengan UUD 1945 itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah […]

. 5 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya