koalisi sipil

Bongkar Dapur Kecurangan Pemilu! Koalisi Sipil Laporkan KPU ke DKPP Diduga Terlibat Konglikong Muluskan Gibran

DEMOCRAZY.ID – Melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak memiliki ijazah sekolah menengah atau sederajat yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Meski menganulir gugatan para pemohon, MK menegaskan pertimbangannya dapat dilanjutkam kepada lembaga terkait lainnya yang berwenang merespon temuan itu. Putusan lembaga penjaga konstitusi itu juga seakan […]

. 3 minggu yang lalu

Perlawanan Rakyat Masuk Babak Baru: Koalisi Sipil Resmi Buka Posko Aduan ‘Ijazah Palsu’ Tepat di Depan DPR Senayan!

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming memiliki ijazah sekolah menengah atau sederajat yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Kini, koalisi sipil juga membuka peluang untuk turut memeriksa keabsahan ijazah milik para anggota DPR dan MPR yang tidak sesuai persyaratan menjadi anggota parlemen. Koordinator Lapangan Koalisi […]

. 4 minggu yang lalu

Borok Penunjukan Pejabat Terkuak: Koalisi Sipil Bongkar Alasan Agar Prabowo ‘Batalkan’ Pelantikan Kepala BRAN!

DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengatakan, pelantikan Dedi Prasetyo membenarkan apa yang sejak awal dikhawatirkan dari UU Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Melalui siaran pers, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengecam pelantikan Dedi sebagai Kepala […]

. 1 bulan yang lalu

Soroti Ancaman Militerisasi Ruang Sipil, Koalisi Masyarakat Kritik Rencana Prabowo Tambah ‘Batalyon TNI’ Pengaman Kekayaan Alam

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pembentukan batalyon-batalyon baru dengan dalih mengamankan kekayaan alam Indonesia serta memberantas pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan perkebunan liar. Melalui siaran pers di laman resmi YLBHI, Koalisi Masyarakat Sipil menyorot pernyataan Prabowo yang menyebut […]

. 1 bulan yang lalu

Rencana Pembentukan Batalyon TNI Penjaga SDA Dipersoalkan: Koalisi Masyarakat Sipil Kompak Soroti Ancaman Nyata Dwifungsi ABRI!

DEMOCRAZY.ID – Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pembentukan batalyon-batalyon baru untuk menjaga kekayaan alam menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, LBH Pers, […]

. 2 bulan yang lalu

43 Ribu Orang Keracunan, Koalisi Sipil Layangkan Somasi ke Presiden Prabowo: Hentikan MBG!

DEMOCRAZY.ID – Sejumlah elemen sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) dan MBG Watch resmi melayangkan somasi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (10/9/2026). Somasi itu juga menyeret Menteri Keuangan, Kepala Badan Gizi Nasional, serta Ketua DPR RI untuk bertanggung jawab atas […]

. 2 bulan yang lalu

Koalisi Sipil Kritik Status ‘Siaga 1’ dari Panglima TNI: Salah Besar!

DEMOCRAZY.ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya agar melaksanakan siaga tingkat 1 guna mengantisipasi dinamika konflik di Timur Tengah. Koalisi Masyarakat Sipil menilai telegram itu tidak sejalan dengan konstitusi. Adapun koalisi ini merupakan gabungan dari Indonesia RISK Centre, Imparsial, YLBHI, KontraS hingga Amnesty International Indonesia. Koalisi mengingatkan bahwa pengerahan kekuatan […]

. 8 bulan yang lalu

Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM!

DEMOCRAZY.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Mereka menilai rancangan beleid tersebut bermasalah secara hukum, berbahaya bagi demokrasi, dan mengancam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme […]

. 10 bulan yang lalu

RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya!

DEMOCRAZY.ID – Suara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) semakin menguat. Koalisi Masyarakat Sipil Pembaruan KUHAP secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendesak agar proses pengesahan RUU kontroversial tersebut dihentikan. Langkah tegas ini diambil menyusul proses pembahasan yang dinilai tertutup, minim partisipasi […]

. 12 bulan yang lalu