Singgung Dugaan Praktik Jual Beli Gelar, Ketum Partai Ini Tantang Klarifikasi ‘Ijazah S3’ Hakim MK Arsul Sani!

DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, mempertanyakan keabsahan dan proses perolehan gelar doktor atau S3 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani.

Gede Pasek meminta Arsul Sani memberikan klarifikasi kepada publik mengenai latar belakang pendidikan doktoralnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menunjukkan ijazah, tetapi juga perlu disertai penjelasan mengenai proses dan riwayat pendidikan yang ditempuh.

Ia bahkan menyinggung dugaan persoalan pada kampus tempat Arsul Sani memperoleh gelar doktor, termasuk tudingan mengenai praktik jual beli gelar yang menurutnya perlu diklarifikasi.

“Benarkah…? Hancur benar institusi negara ini. Yang memasalahkan ijazah orang malah bermasalah. Perlu diklarifikasi terkait soal kampusnya yang jual beli. Bukan sekadar tunjukkan ijazah, tetapi cara mendapatkannya harus dijelaskan ke publik,” kata Gede Pasek.

Gede Pasek Singgung Riwayat Paspor Arsul Sani

Lebih lanjut, Gede Pasek meminta publik turut mencermati durasi pendidikan Arsul Sani di kampus tempat ia memperoleh gelar S3.

Ia menyarankan agar riwayat perjalanan melalui paspor turut diperiksa untuk mencocokkan waktu studi dengan keberadaan yang bersangkutan selama menempuh pendidikan.

“Cek saja berapa lama studi di sana, dari riwayat paspornya,” ujarnya.

Gede Pasek juga menyebut nama Roy Suryo dan Denny Indrayana.

Ia secara bernada sindiran berharap keduanya mendapatkan pekerjaan baru untuk menelusuri persoalan dugaan ijazah S3 hakim konstitusi tersebut.

“Semoga Roy Suryo dan Denny Indrayana dapat orderan baru,” katanya.

Ajak Warganet Selidiki Dugaan Ijazah S3 Hakim MK

Tak hanya itu, Gede Pasek mengajak masyarakat, khususnya warganet yang memiliki keahlian teknologi informasi (IT), untuk melakukan penyelidikan secara independen.

Menurutnya, partisipasi publik dalam mengawasi pejabat negara merupakan bagian dari kontrol sosial.

Ia bahkan menggunakan istilah “Mahkamah Netizen (MN)” untuk menggambarkan ruang pengawasan dan penilaian publik terhadap persoalan tersebut.

“Atau pemirsa netizen bisa melakukan penyelidikan independen dan share di publik bagian dari kontrol sosial. Yang ahli IT saatnya turun gunung kita periksa dan adili di Mahkamah Netizen (MN),” ungkapnya.

Gede Pasek juga menyatakan bahwa setelah persoalan yang menyangkut hakim MK ditelusuri, publik perlu memberikan perhatian terhadap hakim Mahkamah Agung (MA).

“Usai hakim MK selidiki juga hakim MA-nya,” pungkasnya.

Pernyataan Gede Pasek tersebut menjadi sorotan karena menyangkut latar belakang akademik seorang hakim konstitusi.

Meski demikian, dugaan mengenai keabsahan gelar S3 Arsul Sani yang disampaikan Gede Pasek masih merupakan tudingan yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi berdasarkan dokumen serta keterangan resmi pihak terkait.

Artikel terkait lainnya