

DEMOCRAZY.ID – Kabar mengejutkan datang dari lingkaran terdekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Setelah sempat rehat pasca-lengser untuk fokus pada pemulihan kesehatannya, Jokowi dikabarkan sudah 99 persen pulih dan bersiap untuk kembali turun ke jalan menyapa masyarakat Indonesia pada Juni 2026 mendatang.
Namun, alih-alih mendapatkan sambutan hangat tanpa syarat, rencana safari politik ini justru langsung dijegal oleh kritik menohok dari pengamat dan warganet.
Salah satu respons paling keras datang dari peneliti media politik, Buni Yani.
Buni Yani melontarkan sebuah syarat sarkas namun menantang yang langsung membakar jagat media sosial: “Jokowi boleh saja keliling Indonesia, asalkan ia bersedia membawa dan menunjukkan ijazah aslinya kepada publik.”
Rencana kembalinya Jokowi ke panggung semi-publik ini pertama kali diembuskan oleh Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damani.
Jokowi direncanakan bakal memulai langkah kakinya dari wilayah timur Indonesia, tepatnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski tanggal pastinya belum diketok palu, kabar ini sudah cukup membuat tensi politik kembali memanas.
Bagi para loyalisnya, ini adalah momen kerinduan yang dinanti.
Namun bagi para pengkritik, ini adalah momentum emas untuk menuntut transparansi hukum yang selama ini dinilai menggantung.
Sarkasme mengenai syarat ijazah tersebut seketika dibanjiri ribuan komentar warganet.
Banyak yang menilai tantangan tersebut sebagai “ujian moral” yang harus dihadapi sang mantan presiden di sisa masa purnatugasnya.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkeliling Indonesia mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) bulan depan.
Andreas menyinggung polemik ijazah Jokowi yang menurutnya masih dipertanyakan masyarakat.
“Di NTT banyak orang bertanya, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Apakah kunjungan Jokowi tersebut untuk menunjukkan ijazahnya?” kata Hugo kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Andreas menilai baiknya kunjungan Jokowi ke NTT untuk menjelaskan perihal ijazah, bukan terkait politik.
Andreas menilai polemik ijazah Jokowi seharusnya bisa segera diselesaikan agar tak terus menimbulkan kebingungan masyarakat.
“Iya, karena di NTT banyak yang menanyakan apakah ijazahnya asli atau palsu,” ujarnya.
“Persoalan yang sebenarnya sepele menjadi bertele-tele tanpa kejelasan dan masyarakat dibuat bingung tanpa kejelasan,” imbuh dia.
Sumber: Detik