Politikus Senior PDIP: Gibran Akan Jadi Capres ‘Lawan’ Prabowo di Pilpres 2029!

DEMOCRAZY.ID – Pernyataan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi, kembali memicu perbincangan hangat di kalangan politik nasional.

Ia menyebut bahwa Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden RI, akan maju sebagai calon presiden (capres) dan berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Beathor, dukungan terhadap Gibran tidak muncul secara spontan, melainkan sudah dipersiapkan dengan matang sejak lama.

Ia menyebutkan bahwa jaringan relawan yang dulu memenangkan Joko Widodo kini mulai bergerak untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap Gibran.

“Gibran sudah punya relawan yang solid. Termasuk relawan-relawan Jokowi yang dulu memenangkan Pilpres. Mereka siap mendukung Gibran untuk maju sebagai capres 2029,” ujar Beathor dalam keterangan yang beredar di kalangan wartawan, Kamis (16/10/2025).

Lebih lanjut, Beathor menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi kendaraan politik potensial bagi Gibran dalam Pilpres mendatang.

Apalagi, PSI kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran.

“PSI akan mengusung Gibran menjadi capres 2029. Dengan kepemimpinan Kaesang, partai itu sudah menyiapkan diri sejak dini,” kata Beathor.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PSI mengenai arah dukungan tersebut.

Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, PSI memang kerap menegaskan dukungannya terhadap Gibran dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Beathor juga menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Ia menyebut hal ini menjadi “modal hukum” bagi Gibran untuk melenggang ke Pilpres 2029.

Sebelumnya, MK memang memutuskan bahwa aturan ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional tidak lagi berlaku.

Putusan tersebut membuka peluang lebih luas bagi partai-partai kecil — termasuk PSI — untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi besar.

“Dengan threshold dihapus, Gibran tidak perlu menunggu partai besar. PSI bisa langsung mencalonkan Gibran,” ucap Beathor.

Dalam pernyataannya, Beathor juga menuding Jokowi memiliki dana besar yang disimpan secara khusus untuk mendukung langkah politik putranya di 2029.

“Jokowi punya dana yang sangat besar disimpan di bungker. Itu semua untuk persiapan memenangkan Gibran menjadi presiden 2029. Jokowi ini punya nafsu kekuasaan, ingin anaknya jadi presiden,” kata Beathor.

Namun, hingga kini tidak ada bukti atau konfirmasi resmi yang mendukung klaim tersebut.

Istana Kepresidenan dan pihak Gibran belum memberikan tanggapan atas tudingan itu.

Beberapa kalangan menilai pernyataan Beathor bernada spekulatif dan perlu diverifikasi lebih lanjut.

PSI selama ini dikenal dekat dengan keluarga Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan publik, PSI secara terbuka menyebut Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang potensial.

Kaesang Pangarep yang kini memimpin PSI juga kerap mendampingi Gibran dalam kegiatan resmi dan non-formal.

Kendati demikian, PSI belum pernah menyatakan secara resmi bahwa mereka akan mencalonkan Gibran sebagai capres 2029.

Langkah itu akan sangat bergantung pada dinamika politik menjelang pemilihan dan arah dukungan partai-partai lain.

Pernyataan Beathor membuka kembali diskusi lama tentang ambisi politik keluarga Jokowi.

Publik kini menilai bagaimana Gibran, yang masih muda dan baru memasuki jabatan tinggi negara, akan mengelola citra politiknya di tengah tudingan “politik dinasti”.

Meski demikian, peluang Gibran tetap terbuka.

Dengan putusan MK yang melonggarkan syarat pencalonan, dukungan relawan yang luas, dan jaringan politik yang terbangun sejak era Jokowi, Gibran memiliki posisi strategis dalam percaturan politik lima tahun ke depan.

Apakah Gibran akan benar-benar menantang Prabowo di 2029 — atau justru menjadi penerus politiknya — masih menjadi tanda tanya besar yang akan mewarnai dinamika politik nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Sumber: JakartaSatu

Artikel terkait lainnya