DEMOCRAZY.ID – Eskalasi politik di tingkat pusat pasca-pemilu terus memantik perhatian publik secara luas.
Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi, secara terbuka menyoroti adanya aroma rivalitas yang kian meruncing di pucuk kekuasaan, khususnya antara kubu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gesekan di lingkaran internal ini disinyalir kuat merupakan bagian dari strategi masing-masing kubu demi mengamankan posisi tawar menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Eko menilai ada jurang pemisah yang sangat lebar antara harapan riil masyarakat umum dengan fokus utama para elit yang tengah bertakhta saat ini.
Bagi masyarakat kecil, urusan siapa yang akan memimpin di masa depan sebenarnya tidak pernah menjadi hal krusial, sepanjang pemerintah yang sedang berjalan mampu menjamin kesejahteraan, stabilitas harga, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kita mah enggak peduli deh mau presidennya gimana atau mau presidennya siapa, yang paling penting mereka berpikir tentang kita, tentang kesejahteraan masyarakat, tentang kepentingan hari-hari kita,” ujar Eko dalam pandangannya di kanal YouTube 2045 TV, dikutip Minggu (28/6).
Namun, realita di panggung politik dinilai berkata sebaliknya.
Eko sangat menyayangkan sikap para pemegang kekuasaan saat ini—baik dari kubu satu maupun kubu lainnya—yang dianggap terlalu berorientasi pada jangka pendek dan terjebak dalam ambisi melanggengkan kekuasaan untuk periode berikutnya.
Alih-alih fokus menuntaskan janji kampanye untuk rakyat, energi mereka justru habis terkuras untuk saling sikut di internal pemerintahan.
“Tapi persoalannya adalah ini para elit terutama yang memegang kekuasaan berpikirnya cuma 5 tahun ke depan, cuma pemilu ke depan, baik kubu yang satu maupun kubu yang satunya lagi. Sehingga semuanya bisa dikorbankan demi 2029, itu yang paling repot,” imbuhnya.
Dampak dari ego sektoral dan ambisi kekuasaan para elit ini, menurut Eko, bisa berakibat sangat fatal bagi kondisi domestik.
Ketika para pemimpin di tingkat atas sibuk membangun benteng politik masing-masing, fungsi pengawasan terhadap roda ekonomi dan pelayanan publik berpotensi besar menjadi terbengkalai.
Ia menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional berpotensi ikut goyah apabila energi negara terus-menerus dihabiskan hanya untuk mengurusi intrik politik dan gesekan internal di dalam kabinet.
Situasi ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu inflasi, penurunan daya beli, hingga ketidakpastian iklim investasi yang dampaknya langsung memukul masyarakat kelas bawah.
Pada akhirnya, panggung politik yang penuh intrik ini menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling rentan dirugikan.
Eko mengingatkan bahwa sejarah selalu menunjukkan ketika elit bertikai demi mengamankan kekuasaan, maka rakyat pulalah yang harus menanggung kerugian terbesar akibat ketidakstabilan negara yang ditimbulkannya.