Pesan Horor Kim Jong Un untuk Donald Trump: Nekat Bunuh Saya, Nuklir Korut Langsung Meluncur Otomatis!
DEMOCRAZY News
18 Mei 2026 3:45 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Korea Utara membuat langkah politik paling mengejutkan dalam beberapa dekade terakhir di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.
Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan serangan terhadap rezim Iran pada Februari 2026, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, diam-diam merevisi konstitusinya dan resmi meninggalkan ambisi ‘reunifikasi’ atau penyatuan dengan Korea Selatan.
Langkah drastis itu memicu perhatian dunia internasional, seperti dilansir dari laman theepochtimes.com, Senin (18/5/2026).
Revisi konstitusi yang disahkan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara pada 22 Maret 2026 tersebut dinilai menjadi sinyal besar perubahan arah politik rezim Kim Jong Un, sekaligus membuka babak baru dinamika keamanan di Asia Timur.
Media internasional melaporkan bahwa seluruh frasa terkait ‘penyatuan Korea’, ‘reunifikasi damai’, hingga ‘persatuan nasional besar’ kini dihapus dari konstitusi terbaru Korea Utara.
Bahkan, Pyongyang untuk pertama kalinya secara resmi menyebut Korea Selatan dengan nama resminya, yakni Republik Korea.
Keputusan itu dianggap sebagai pengakuan formal bahwa Semenanjung Korea kini terdiri dari dua negara yang berbeda dan berdiri sendiri.
Bukan itu saja, Kores Utara juga mewajibkan serangan balasan dengan senjata nuklir jika Kim Jong Un terbunuh atas serangan musuh.
Kim Jong Un Akhiri Mimpi Reunifikasi
Selama puluhan tahun sejak berdirinya Korea Utara pada 1948, rezim Kim selalu mengklaim bahwa reunifikasi Semenanjung Korea adalah tujuan utama negara. Namun kini, kebijakan tersebut resmi ditinggalkan.
Analis militer dan geopolitik menilai langkah Kim Jong Un bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi bertahan hidup di tengah ancaman global yang semakin nyata.
Peneliti keamanan nasional Taiwan, Lin Chih-Hao, mengatakan perubahan konstitusi ini menjadi pesan langsung kepada Amerika Serikat.
“Korea Utara ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan nuklir untuk melindungi rezimnya, tetapi pada saat yang sama tidak ingin terlibat perang langsung dengan Amerika Serikat di Semenanjung Korea,” ujarnya.
Dalam revisi konstitusi terbaru itu, Korea Utara juga menyebut dirinya sebagai ‘negara nuklir yang bertanggung jawab’ dan memberi kewenangan penuh kepada Kim Jong Un untuk menggunakan senjata nuklir.
Bahkan, konstitusi baru tersebut mengatur serangan nuklir otomatis apabila Kim Jong Un dibunuh.
“Konstitusi baru Korut mensyaratkan serangan nuklir balasan otomatis jika Kim dibunuh,” demikian dilaporkan surat kabar Inggris The Telegraph pada 8 Mei.
Efek Kematian Pemimpin Iran
Perubahan besar di Pyongyang terjadi tidak lama setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam operasi militer Amerika Serikat pada Februari lalu.
Peristiwa itu diyakini mengguncang perhitungan politik Kim Jong Un.
Analis militer berbasis di Amerika Serikat, Mark Cao, menilai Kim kini merasa dirinya bisa menjadi target berikutnya setelah Washington mengambil langkah agresif terhadap Iran, Venezuela, dan Kuba.
“Kim Jong Un sadar bahwa tujuan utamanya sekarang hanyalah mempertahankan rezim Korea Utara. Ia tahu kapasitasnya tidak cukup untuk menyatukan Semenanjung Korea,” kata Cao.
Menurutnya, penghapusan agenda reunifikasi menandakan bahwa Kim mulai meninggalkan ambisi ekspansionis dan lebih fokus menjaga kelangsungan dinasti keluarganya.
Ketegangan Korea Bisa Mereda
Langkah Korea Utara mengakui keberadaan Korea Selatan sebagai negara terpisah dinilai berpotensi menurunkan tensi militer di kawasan Asia Timur.
Baca Juga
Selama ini, ancaman invasi dan retorika penyatuan paksa menjadi sumber utama konflik di Semenanjung Korea.
Kini, perubahan sikap Pyongyang dianggap sebagai sinyal mundur dari ancaman tersebut.
“Secara hukum dan politik, Kim Jong Un telah meninggalkan ambisi untuk menyatukan Korea,” ujar Cao.
Meski begitu, para analis mengingatkan bahwa ancaman nuklir Korea Utara tetap menjadi persoalan besar yang belum selesai.
Amerika Serikat diyakini masih akan mempertahankan kebijakan denuklirisasi terhadap Pyongyang.
Cina Mulai Gelisah
Di sisi lain, perubahan arah Korea Utara justru memunculkan kekhawatiran baru bagi Cina.
Selama bertahun-tahun, Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Pyongyang sebagai alat tawar strategis terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Namun kini, Korea Utara dinilai mulai menjaga jarak dari Cina dan lebih mendekat ke Rusia.
Hubungan Rusia-Korea Utara memang semakin erat sejak perang Ukraina berlangsung. Pyongyang diketahui memasok dukungan militer kepada Moskow, sementara Rusia membantu pengembangan teknologi rudal Korea Utara.
Sebaliknya, hubungan Cina dan Korea Utara justru disebut mendingin sejak pandemi COVID-19.
“Kim Jong Un tidak benar-benar percaya kepada China maupun Rusia. Ia melihat bagaimana China tidak sepenuhnya membantu Iran, Venezuela, dan Kuba,” kata Cao.
Menurutnya, Kim kini merasa harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan.
Hapus Kata ‘Sosialis’
Salah satu bagian paling mengejutkan dari revisi konstitusi Korea Utara adalah dihapusnya istilah ‘sosialis’ dari beberapa bagian penting negara.
Selain itu, referensi terhadap ‘Konstitusi Kim Il-sung-Kim Jong-il’ juga dihilangkan.
Bagi banyak pengamat, langkah itu menunjukkan Kim Jong Un mulai meninggalkan ideologi lama dan bergerak menuju model kekuasaan yang lebih pragmatis.
“Kim ingin memberi sinyal kepada Barat bahwa negaranya bukan negara komunis murni, melainkan dinasti politik yang ingin bertahan hidup,” ujar Cao.
Baca Juga
Meski demikian, sistem pemerintahan otoriter Korea Utara diperkirakan tetap dipertahankan dengan kontrol penuh keluarga Kim.
Kim Siapkan Pewaris?
Perubahan politik besar ini juga memunculkan spekulasi bahwa Kim Jong Un sedang menyiapkan masa depan dinasti keluarganya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kim semakin sering tampil bersama putrinya, Kim Ju-ae, di berbagai acara militer dan kenegaraan.
Banyak pengamat menilai putrinya berpotensi menjadi penerus kepemimpinan Korea Utara di masa depan.
“Kim ingin memastikan kelangsungan dinasti keluarganya. Ia berharap generasi berikutnya bisa memiliki hubungan lebih baik dengan Barat,” kata Cao.
Namun, masa depan hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat tetap penuh ketidakpastian, terutama terkait isu senjata nuklir yang masih menjadi hambatan terbesar diplomasi kedua negara.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
