DEMOCRAZY.ID – Sekolah Rakyat kembali jadi perbincangan setelah muncul anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat mencapai Rp27 miliar.
Anggaran tersebut menjadi sorotan masyarakat luas, karena harga sepasang sepatu yang dimasukkan dalam anggaran berkisar Rp700 ribu.
🙏Heboh terkait anggaran Kemensos Rp27Miliar atau Rp700rb untuk sepasang sepatu siswa Sekolah Rakyat. Kalo memang sepatunya sama dengan yang ada di foto tahun 2015 ini, sepertinya harga Rp700rb per pasang terlalu mahal.
Kalopun mau Rp700rb, semestinya itu bisa untuk lebih dari 2… pic.twitter.com/RTwCX7LSsp
— SobatMiskinTV (@MiskinTV_) May 3, 2026
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengklaim angka yang muncul dalam anggaran hanyalah angka perencanaan awal dan belum bersifat final.
Ia memastikan pengadaan melalui proses yang transparan.
Untuk menambah pemahaman, berikut ini penjelasan mengenai perbedaan Sekolah Rakyat dan sekolah biasa.
Sekolah Rakyat tetap menggunakan Kurikulum Nasional seperti sekolah pada umumnya.
Namun, pendekatan pembelajarannya lebih personal, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi siswa.
Sistem yang digunakan adalah multi-entry dan multi-exit, artinya siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian masing-masing.
Ini berbeda dengan sekolah biasa yang terikat kalender akademik dan proses belajar yang seragam secara kolektif.
Perbedaan paling mencolok terletak pada biaya. Sekolah Rakyat memberikan pendidikan 100 persen gratis, mulai dari asrama, makan, seragam, hingga kebutuhan harian siswa.
Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui koordinasi Kementerian Sosial.
Sementara itu, sekolah biasa—baik negeri maupun swasta umumnya masih membebankan biaya tambahan kepada orang tua, meski ada bantuan seperti BOS.
Kalian tau berita ini? Anak SMK yg sedang magang ga mampu beli sepatu ukuran 44, jadi dia harus pake sepatu uk 40. kakinya pun makin bengkak dan makin parah, Mandala meninggal.
Itu anggarannya mending dipake buat siswa kurang mampu, bukan cuma siswa sekolah rakyat 🙏 https://t.co/ohsSOHRVWH pic.twitter.com/kdiNOWu4owBaca Juga— vi🍒 (@bakuldimsum_) May 3, 2026
Sekolah Rakyat secara spesifik menyasar anak-anak dari keluarga termiskin, terutama yang masuk Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bahkan, anak jalanan dan mereka yang tidak terdata di sistem pendidikan formal juga menjadi prioritas.
Sebaliknya, sekolah biasa terbuka untuk semua kalangan tanpa segmentasi ekonomi yang ketat. Sistem seleksi biasanya berbasis zonasi atau prestasi akademik.
Sebagai sekolah berasrama, Sekolah Rakyat dirancang dengan fasilitas yang relatif lengkap.
Mulai dari asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, hingga ruang pengembangan diri tersedia dalam satu kawasan.
Di sisi lain, fasilitas sekolah biasa sangat bervariasi. Banyak sekolah negeri atau swasta yang masih bergantung pada anggaran daerah atau bantuan masyarakat, sehingga kualitas fasilitas tidak merata.
Sekolah Rakyat memiliki visi yang lebih spesifik, yakni mencetak agen perubahan dari keluarga miskin.
Pendidikan diarahkan untuk membangun kemandirian, kepemimpinan, dan ketangguhan agar siswa mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sementara itu, sekolah biasa cenderung fokus pada pencapaian akademik dan kelanjutan ke jenjang pendidikan berikutnya. Aspek pemberdayaan ekonomi keluarga tidak menjadi fokus utama.
Proses seleksi di Sekolah Rakyat tergolong ketat dan berlapis. Siswa harus melalui verifikasi kondisi ekonomi, tes akademik, psikotes, pemeriksaan kesehatan, hingga pengukuran kemampuan kognitif.
Guru yang mengajar juga direkrut secara khusus melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ini berbeda dengan sekolah biasa yang umumnya hanya menerapkan seleksi akademik sederhana atau sistem zonasi bagi siswa.
Sekolah Rakyat sepenuhnya didanai negara dan dikelola lintas kementerian, dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator utama.
Model ini menempatkan pendidikan sebagai bagian dari intervensi sosial yang terintegrasi.
Sebaliknya, sekolah biasa dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan atau oleh yayasan swasta.
Sumber pendanaannya pun beragam, mulai dari APBD, bantuan pusat, hingga kontribusi orang tua.
Sumber: Suara