Makin Panas! Menkeu Purbaya Dua Kali ‘Tolak’ Permintaan Luhut
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2025 9:33 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menyatakan sikap tegasnya terhadap sejumlah usulan proyek yang diajukan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Kali ini, Purbaya menolak permintaan pengalihan dana APBN untuk mendanai proyek Family Office yang tengah digagas Luhut di Bali.
Menurut Purbaya, konsep Family Office yang disebut-sebut akan menjadi pusat keuangan dan investasi global tersebut masih belum memiliki kejelasan yang memadai untuk dibiayai menggunakan dana publik.
“Kalau bisa bangun sendiri, ya bangun saja. Saya tidak akan alokasikan anggaran APBN ke sana,” tegas Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia menekankan bahwa penggunaan APBN harus difokuskan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya fokus supaya anggaran tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak bocor. Family Office belum jelas manfaatnya untuk masyarakat luas,” ujarnya.
Penolakan terhadap proyek Family Office bukanlah yang pertama.
Sebelumnya, Purbaya juga sempat menolak permintaan Luhut agar anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.
Meski Luhut menilai penyerapan anggaran MBG menunjukkan perbaikan, Purbaya tetap menegaskan akan melakukan evaluasi hingga akhir Oktober.
“Kalau tidak terserap, tetap kami potong,” kata Purbaya.
Ia menegaskan disiplin fiskal harus ditegakkan tanpa pengecualian, termasuk terhadap program yang mendapat perhatian khusus dari pejabat tinggi sekalipun.
“Saya menghargai perhatian Pak Luhut terhadap MBG, tapi prinsip efisiensi dan ketepatan penggunaan dana publik tetap harus dijaga,” tambahnya.
Selain itu, Purbaya juga menolak wacana penggunaan dana APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dikelola oleh PT Danantara.
Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang sepenuhnya berada pada pihak pengelola proyek, bukan pemerintah.
“Danantara punya dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, jadi mereka bisa bayar sendiri tanpa uang pemerintah,” ungkapnya.
Purbaya menegaskan, APBN tidak boleh dijadikan solusi setiap kali ada proyek bermasalah.
“Kalau setiap masalah proyek diselesaikan dengan uang negara, negara ini tidak akan pernah maju,” pungkasnya.
Sumber: PorosJakarta
Artikel terkait lainnya
