DEMOCRAZY.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera memulai penyelidikan terkait penerbitan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) yang telah keluar sudah menjadi bukti awal yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.
“Bukti awal kan sudah ada, putusan MK dan MA yang menyatakan itu tidak sah. Berarti ada kesalahan. Sekarang soal apakah ini pidana atau tidak, mestinya mulai penyelidikan. Tidak usah takut,” ujar Mahfud dalam siniar Terus Terang, Selasa (17/11/2026).
Dalam penjelasannya, Mahfud memetakan sejumlah institusi yang seharusnya dimintai keterangan untuk menelusuri alur penerbitan serta verifikasi dokumen tersebut:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang melakukan verifikasi administrasi pencalonan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku instansi yang berwenang menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan.
Unsur harmonisasi peraturan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk menelusuri kesesuaian regulasi yang mendasari penerbitan surat tersebut.
“Kalau mereka tidak tahu, berarti ini pidana betul, kok sampai tidak terdeteksi,” tegas Mahfud.
Terkait posisi Gibran Rakabuming Raka, Mahfud menyebut yang bersangkutan tetap dapat dipanggil dalam proses penyelidikan hukum.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gibran memiliki ruang untuk membela diri dengan dalih ketidaktahuan administratif.
“Misalnya, ijazah saya dicuri, saya tidak tahu siapa yang mencuri sampai ke KPU. Itu bisa saja,” kata Mahfud memberikan ilustrasi pembelaan.
Lebih jauh, Mahfud meluruskan bahwa secara hukum, pihak yang dikalahkan dalam putusan MA adalah pemerintah selaku penerbit keputusan tata usaha negara, bukan Gibran secara pribadi.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah yang seharusnya mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) jika merasa putusan tersebut keliru.
“Yang dikalahkan itu pemerintah, bukan Gibran. Gibran kalah karena sistem dan prosedurnya dilanggar aparatur negara,” jelasnya.
Kendati demikian, Mahfud menganalogikan posisi Gibran seperti pemilik mobil yang kendaraannya dipinjam untuk tindak kejahatan; pihak yang memakai hasil pelanggaran prosedur tersebut tetap tidak dapat dianggap terbebas sepenuhnya dari sorotan tanggung jawab.
Mahfud juga mencatat bahwa meskipun surat keterangan tersebut telah resmi dicabut oleh pemerintah per 11 November 2026, dokumen itu sempat digunakan untuk meloloskan pencalonan yang berdampak pada pengeluaran biaya negara dalam jumlah besar.
Di samping itu, ia turut menyinggung kembali kontroversi kinerja KPU di masa lalu yang sempat mengeklaim audit digital pemilu dilakukan di Singapura, padahal menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), audit tersebut tidak pernah ada.