Bagi-Bagi Izin Tambang ke NU dan Muhammadiyah, Pakar UGM: Cara Jokowi Muluskan Karir Politik Gibran dan Kaesang!
DEMOCRAZY News
21 Desember 2025 11:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sejak awal, pakar energi ekonomi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi konsisten mengkritisi kebijakan bagi-bagi izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan.
Terbukti hari ini, kebijakan yang diputuskan di era Jokowi itu membuat PBNU nyaris terbelah.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal bahwa kebijakan ini lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Biarlah ormas keagamaan konsisten mengurus umat. Jangan arahkan mereka jadi pemain tambang. Terbukti sekarang, terjadi kegaduhan luar biasa di PBNU,” papar Fahmy, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Dia pun tak ragu menyebut kebijakan bagi-bagi IUP tambang ke ormas keagamaan oleh rezim Jokowi, mengundang banyak masalah di kemudian hari.
Menggiring oknum ormas keagamaan menjadi broker akan konsesi tambang.
“Karena, bisnis tambang itu cukup spesifik. Hitung-hitungannya harus kuat dan matang. Mohon maaf, saya kira, itu bukan ranah ormas keagamaan untuk urus tambang,” imbuhnya.
Dia pun mencurigai ada maksud tersebunyi dari rezim Jokowi yang bergerak cepat dalam memutuskan kebijakan bagi-bagi izin tambang untuk ormas keagamaan. Bisa jadi ujung-ujungnya adalah urusan politik.
Misalnya, Jokowi ingin melempangkan karier politik kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep.
Dalam hal ini, Jokowi ingin emainkan politik balas budi untuk ‘mengikat’ dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah.
“Saat memberikan tambang ke NU dan Muhammadiyah, paling tidak ada dua tujuannya. Pertama, melindungi Jokowi dan keluarga, setelah lengser. Kedua, memuluskan langkah politik Kaesang sebagai Gubernur, dan Gibran menjadi RI-1 pada 2029,” imbuhnya.
Kutukan Tambang di Bintang Sembilan
Terkait panas suasana internal, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Absar Abdalla dipantik soal konsesi tambang pemeberian pemerintah.
Terjadi perbedaan pandangan antara Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Baca Juga
Keduanya berbeda soal penentuan investor yang akan diajak PBNU untuk mengelola konsesi tambang yang dihadiahi pemerintahan Jokowi.
“Nah perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul inilah yang membuat hubungan ini jadi bermasalah kan,” ujar Gus Ulil dalam siniar podcast Gaspol!, Kamis (27/11/2025).
Ia menuturkan, Gus Yahya ingin mengganti investor sesuai dengan keinginan pemerintahan saat ini.
Pasalnya, investor sebelumnya dianggap tidak memiliki posisi politik yang kuat.
Sementara, Gus Ipul tetap ingin mempertahankan investor lama, karena sudah berhubungan sejak era kepemimpinan Jokowi.
“Ketika zaman Pak Jokowi itu ada seorang investor tertentu yang ditunjuk untuk mengelola tambang ini. Kekuasaan yang baru ini menghendaki investor yang lain,” paparnya.
Gus Ulil juga mengatakan, Gus Yahya ingin investor yang mengelola konsesi tambang milik PBNU ini memang yang mendapatkan restu pemerintah saat ini.
Alasannya, agar PBNU sejalan dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan tidak memiliki perbedaan pandangan.
“Daripada kita bertengkar dengan pihak pemerintah dalam soal ini, sudahlah kita ikut (pemerintah) saja. Itu prinsip Gus Yahya,” sebut dia.
“Tapi Gus Ipul punya prinsip yang lain, ya karena sudah janjian dengan investor yang lama ya sudah kita ikut investor yang lama dan kebetulan investor yang lama ini ya memang investor yang secara politik, posisinya kurang oke sekarang,” sambungnya.
Kini, baik kubu Gus Yahya dan Gus Ipul, bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Situasi makin panas manakala kubu Gus Ipul pecat Gus Yahya saling pecat.
Cukup disayangkan, jika Nahdlatul Ulama yang didirikan KH Hasyim Azhari pada 31 Januari 1926 itu, benar-benar terbelah.
Baca Juga
Hanya karena manuver politik penguasa, membuat para petinggi NU yang berlogo bintang sembilan itu, tak mampu mengontrol syahwat duniawinya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
