DEMOCRAZY.ID – Pegiat antikorupsi sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut lima sosok yang harus bertanggung jawab atas gaduhnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh yang diduga kuat ada korupsinya.
Siapa saja?
Pertama, dia menyebut Joko Widodo (Jokowi) harus dipanggil untuk diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek KCJB.
Alasannya, proyek Kereta Whoosh dibangun di era Jokowi.
“Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya? Itu dipanggil,” kata Ubed, sapaan akrab Ubedilah Badrun dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis (30/10/2025).
Selanjutnya, dia menyebut mantan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), harus diperiksa. Luhut pernah menjabat Ketua Komite KCJB.
“Dan jangan lupa, dua Menteri BUMN di era Jokowi, yakni Rini Soemarno (2014-2019) dan Erick Thohir (2019-2025). Oh iya, satu lagi yang punya peran yakni eks Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. “Semuanya harus diperiksa,” ungkapnya.
Menurut Ubed, persoalan utama dalam proyek Kereta Whoosh, adalah tata kelola pemerintahan yang buruk.
Aktivis 98 ini, mendesak KPK atau Kejagung membongkar bau tak sedap dari proyek KCJB.
“Persoalan besar dari proyek kereta cepat itu, tidak ada good governance. Otomatis tata kelolanya buruk gitu. Nah, itu yang harus dibongkar,” kata Ubed dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis (30/10/2025).
Dia wanti-wanti mengingatkan tim negosiator utang Kereta Whoosh yang berencana terbang ke China. Bisa
“Jadi bukan kemudian Danantara sama KAI ya, perlu dicek tuh tim-timnya orang siapa aja yang lobi ke China untuk melakukan restrukturisasi, Luhut dan kawan-kawan ya mau merubah rentang waktu pengembalian utang itu,” jelas Ubed.
“Perkaranya bukan di situ. Pertama, kalau nambahin jangka panjang, utang kita tambah banyak ya kan, panjang dan beban negara panjang begitu. Belum lagi nanti fluktuasi dolar AS, dan lain-lain,” tambahnya.
Menurut Ubed, negosiasi dengan China itu tidak akan menyelesaikan masalah karena perkara sebenarnya adalah soal dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tersebut.
“Jadi bukan gara-gara melakukan negosiasi ulang ke China, lalu sudah selesai perkara kereta cepat, no. Perkaranya adalah ada tanda-tanda korupsi dalam proses tata kelola pembangunan kereta cepat,” tegas Ubed.
Sumber: Inilah