Ade Armando Curiga Yusril Ikut Singkirkan Gibran: Seolah Menusuk dari Belakang!

DEMOCRAZY.ID – Komisaris PT PLN Nusantara Power, Ade Armando, menyentil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait polemik yang membayangi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ade mencurigai sikap Yusril dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran hingga berujung pada pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dia bahkan menduga rangkaian pernyataan dan langkah Yusril justru ikut membuka jalan bagi proses pemakzulan atau pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Ade menilai terdapat ketidakkonsistenan dalam sikap Yusril, terutama jika dikaitkan dengan posisinya sebagai pejabat pemerintah, ahli hukum tata negara, sekaligus bagian dari kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Terus terang saat ini saya curiga dengan sikap Bang Yusril Ihza Mahendra dalam kasus pemakzulan atau pengunduran diri Gibran,” ujar Ade, Minggu (22/11/2026).

Menurut Ade, tanggung jawab Yusril sebagai Menko seharusnya membuatnya mengambil peran dalam menyikapi persoalan hukum yang berpotensi berdampak langsung terhadap keberlangsungan jabatan wakil presiden.

Namun, dia justru melihat sejumlah sikap Yusril yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Gibran.

“Saya merasa tindakan-tindakannya tidak konsisten dengan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintah, ahli hukum tata negara dan anggota kabinet Presiden Prabowo,” tukasnya.

Bahkan, Ade menduga sikap tersebut memiliki kontribusi terhadap upaya menyingkirkan Gibran dari panggung pemerintahan.

“Bisa dibilang apa yang dilakukannya memiliki peran besar dalam penyingkiran Gibran. Dia bahkan seolah menusuk Gibran dari belakang,” imbuhnya.

Sikap Yusril Berubah setelah Putusan MA

Ade kemudian mengurai sejumlah peristiwa yang menurutnya memperlihatkan perubahan sikap Yusril dalam menyikapi polemik dokumen pendidikan Gibran.

Dia mengingatkan bahwa pada 9 Oktober, ketika persoalan ijazah Gibran mulai mencuat, Yusril justru menyatakan tidak layak memberikan komentar.

Saat itu, Yusril beralasan Gibran merupakan wakil presiden yang posisinya berada di atas para menteri.

Karena itu, dia memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga peradilan.

Namun, menurut Ade, sikap tersebut berubah setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Pada 10 November, Yusril menyampaikan bahwa tidak ada lagi celah hukum untuk mempertahankan surat keterangan penyetaraan tersebut.

Yusril juga menyebut putusan MA telah bersifat final dan mengikat.

Selain itu, Gibran disebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) maupun pengujian hukum terhadap putusan tersebut.

Ade menguraikan bahwa Yusril menyebut kewenangan mengajukan PK berada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat dalam perkara tersebut.

Akan tetapi, Yusril juga menyampaikan bahwa kementerian tidak akan mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan MA.

Tidak hanya itu, Yusril turut menjelaskan konsekuensi hukum apabila surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dicabut.

Menurut penjelasan yang disampaikan Yusril, pencabutan dokumen tersebut berpotensi membuat objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi tidak ada lagi.

Kemendikdasmen Cabut Suket Gibran

Rangkaian pernyataan tersebut kemudian diikuti langkah Kemendikdasmen yang secara resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran pada keesokan harinya.

Ade menduga keputusan kementerian tersebut diambil dengan mengikuti arahan atau pandangan hukum yang disampaikan Yusril.

Dia menganggap pencabutan surat keterangan itu menjadi pukulan bagi upaya kubu Gibran mempertahankan dokumen yang selama ini digunakan untuk menjelaskan kesetaraan pendidikannya.

Dengan tidak berlakunya surat tersebut, menurut Ade, tidak ada lagi dokumen yang menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap penyetaraan pendidikan Gibran melalui surat keterangan yang menjadi objek sengketa.

Dari rangkaian kejadian itulah Ade kemudian menyampaikan kecurigaannya terhadap peran Yusril.

“Dari rangkaian peristiwa dan pernyataan itu saya curiga Yusril memang dengan sengaja berusaha turut memazulkan Gibran,” imbuhnya.

Ade juga mempertanyakan mengapa Yusril tidak mengambil langkah lebih jauh sebagai Menko untuk mengupayakan langkah hukum setelah MA mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan tersebut.

Sebut Yusril Seharusnya Beri Masukan kepada Prabowo

Ade turut mengingatkan pernyataan Yusril pada 10 November yang mengakui pemerintah bersikap pasif dalam menghadapi polemik tersebut, kecuali terdapat arahan lain dari Presiden Prabowo.

Dalam penjelasannya, Yusril disebut telah menyampaikan konsekuensi hukum putusan MA kepada Prabowo.

Namun, keputusan mengenai langkah berikutnya diserahkan kepada Gibran.

Bagi Ade, sikap pasif tersebut justru menjadi persoalan.

Sebab, menurutnya, masih terdapat ruang hukum yang dapat ditempuh pemerintah untuk menyikapi putusan MA.

Dia menekankan bahwa Yusril semestinya memberikan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai kemungkinan mengajukan peninjauan kembali, alih-alih membiarkan kementerian langsung menjalankan putusan tersebut.

“Masalahnya Yusril sebenarnya sepenuhnya paham bahwa upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan MA masih terbuka lebar,” bebernya.

Ade berujar, posisi Yusril sebagai Menko sekaligus ahli hukum tata negara membuatnya memiliki ruang untuk menjelaskan berbagai opsi hukum kepada Presiden.

“Dia seharusnya memberi masukan kepada presiden bahwa pemerintah tidak perlu menjalankan begitu saja putusan MA tersebut secara pasif,” tegasnya.

Dia kembali menekankan bahwa Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan PK apabila terdapat alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yusril seharusnya bicara soal peluang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan MA,” tandasnya.

Ade mencontohkan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan PK, yakni apabila ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum.

“Misalnya saja PK bisa diajukan kalau tergugat dalam hal ini Kemendikdasmen melihat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum,” kuncinya.

Artikel terkait lainnya