Peringatan Denny Indrayana: Sidang MPR 9 Desember Bisa Tidak Sah, Wapres Terpilih Bisa Dibatalkan PTUN!

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana buka suara mengenai rencana MPR RI menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026.

Denny mengatakan, sidang MPR tersebut berpotensi melanggar undang-undang, apabila Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan dua nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026.

Hal itu dikarenakan, menurut Denny, rencana pengajuan usulan tanggal 25 November 2026 tersebut tidak sesuai dengan tenggat 14 hari kerja sebelum sidang MPR sebagaimana aturan yang berlaku.

“25 November (2026) itu adalah 14 hari kalender. Bukan hari kerja. Jadi salah,” kata Denny, dikutip dari laman YouTube pribadinya, @dennyindrayana99, pada Jumat (20/11/2026).

Denny menjelaskan, dalam hukum terdapat dua definisi “hari” yang berbeda, yakni hari kalendar dan hari kerja.

Hal itu diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Pasal 1 Angka 22 Tata Tertib MPR.

“Maka jika sidang (MPR) dilaksanakan 9 Desember (2026), coba hitung paling lambat 14 harinya kapan? Satu hari sebelumnya tanggal 8. Dua hari sebelumnya tanggal 7. Dengan menghilangkan Sabtu-Minggu, maka paling lambat harinya itu diusulkan harusnya presiden di tanggal 19 November (2026) kemarin. Kamis kemarin itu ini paling lambat presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR,” jelas dia.

Menurut Denny, penentuan tanggal tersebut merupakan hal simpel, namun dapat menimbulkan konsekuensi ketatanegaraan yang serius.

Ia mengatakan, kekeliruan dalam melakukan sidang MPR tersebut berpotensi dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Maka konsekuensinya kalau digugat ke PTUN, karena salah secara prosedur, wakil presiden yang nanti terpilih dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi ini hal yang simpel, sederhana, tetapi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang kelihatannya mengingatkan, dan kalau tetap dilanggar, konsekuensi ketatanegaraannya serius,” jelas Denny Indrayana.

Denny menyarankan sidang MPR tersebut diundur dan dijadwalkan ulang menyesuaikan waktu pengusulan dengan tenggat 14 hari kerja sebelum sidang.

Selain itu, lanjutnya, penjadwalan ulang sidang MPR juga tidak boleh melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja.

“Karena itu solusinya, maka ya apa boleh buat? Sidang paripurna MPR-nya diundur, menyesuaikan dengan jangan sampai melanggar waktu 14 hari kerja,” kata Denny.

“Berarti bukan di tanggal 9 Desember. Kapan? Ya kapan presiden mengusulkan dua nama, dihitung 14 hari kerjanya jatuh pada hari apa. Sepanjang tidak melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari yang ditetapkan oleh undang-undang dasar,” pungkasnya.

Mengenai pemilihan Wapres RI di MPR

Diketahui, kekosongan jabatan Wakil Presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).

Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Wapres pengganti dipilih dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wapres pengganti Gibran kepada MPR RI paling lambat pada Rabu (25/11/2026).

Sebelumnya, pimpinan MPR telah menggelar rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD untuk menetapkan batas waktu serta jadwal pemilihan.

MPR juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden mengenai jadwal sidang dan persyaratan administratif calon Wapres pada Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan tata tertib yang disepakati, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon Wapres beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan Wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026.

Jadwal tersebut mundur dari rencana awal pada 2 Desember 2026 atas permintaan Prabowo yang memiliki sejumlah agenda kenegaraan, termasuk kunjungan luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai.

Sidang paripurna tersebut akan mencakup pemungutan suara, pengesahan ketetapan MPR, hingga pengucapan sumpah dan pelantikan Wapres terpilih.

Artikel terkait lainnya