Peringatan Keras Mahfud MD: Jika Terbukti Terlibat Penyadapan, PSI Bisa Dibubarkan dan Dijadikan ‘Partai Terlarang’!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof.

Mahfud MD menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapat menghadapi ancaman pembubaran dan dijadikan partai terlarang apabila terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyadapan ilegal maupun dugaan gerakan makar.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam perbincangan di kanal YouTube pribadinya.

Latar Belakang Kasus Penyadapan

  • Dugaan penyadapan pejabat negara. Kasus ini mencuat menyusul penyelidikan Bareskrim Polri terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal polisi terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, serta sejumlah tokoh masyarakat.
  • Kaitan dengan PSI. Nama PSI ikut terseret dalam perbincangan publik karena kedekatan politik antara partai tersebut dengan pihak yang sedang diselidiki dalam perkara penyadapan. Selain itu, mundurnya tiga pejabat kabinet asal PSI secara bersamaan memicu spekulasi adanya tekanan politik terkait kasus ini.

Dasar Hukum dan Konsekuensi bagi Partai Politik

  • Harus melalui pembuktian hukum. Mahfud MD menegaskan bahwa segala dugaan keterkaitan PSI dengan penyadapan maupun gerakan melawan kekuasaan belum dapat dianggap sebagai fakta. Keterlibatan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan yang sah.
  • Ancaman pasal makar dan pendanaan ilegal. Menurut Mahfud MD, tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan delik formal yang berkaitan erat dengan ancaman keamanan negara atau makar. Jika sebuah partai politik terbukti mendanai kegiatan politik ilegal, memprovokasi masyarakat, atau terlibat dalam upaya makar, konsekuensi hukum terberatnya adalah pembubaran partai melalui mekanisme hukum dan penetapan status sebagai partai terlarang.
  • Sanksi bagi kader. Selain pembubaran institusi partai, anggota atau pengurus yang terbukti terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut juga berpotensi menghadapi penangkapan dan proses pidana individu.

SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO:

Artikel terkait lainnya