Analisis Skenario Sufmi Dasco Dampingi Prabowo: Parlemen Kehilangan Penghubung Utama, Gerindra Alih Fungsi Jadi Bemper Kekuasaan!

DEMOCRAZY.ID – Pegiat politik, sosial, dan ekonomi Arif Wicaksono memaparkan analisis mengenai skenario politik apabila Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terpilih menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Arif, skenario penunjukan Dasco berpotensi memberikan keuntungan strategis bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kehadiran Dasco di jajaran eksekutif dinilai akan menghadirkan mitra kerja yang telah menguasai peta jalan serta dinamika di lembaga legislatif.

“Skenario Sufmi Dasco seandainya menjadi wapres menarik: Prabowo berpotensi mendapatkan mitra eksekutif yang sudah memahami mekanisme politik parlemen,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/11/2026).

Kendati demikian, Arif mengingatkan adanya konsekuensi politik yang harus diperhitungkan secara matang apabila Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut benar-benar mengisi kursi RI-2.

Ia menilai perpindahan Dasco ke lingkar eksekutif akan membuat Presiden kehilangan salah satu figur penghubung kunci di Senayan.

Selain itu, beban tanggung jawab politik Partai Gerindra sebagai partai pengusung utama juga akan semakin besar.

“Tetapi harus kehilangan salah satu penghubung politik utamanya di DPR. Dan Gerindra menjadi bemper utama pemerintahan,” tandasnya.

Dukungan Daerah dan Bursa Kandidat Wapres

Wacana pencalonan Sufmi Dasco Ahmad belakangan menguat seiring munculnya aspirasi dari sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di berbagai provinsi.

Dukungan terbuka tersebut antara lain disuarakan oleh jajaran pengurus dari Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, hingga Papua Barat Daya agar Dasco mendampingi Presiden Prabowo.

Selain nama Dasco, sejumlah elite politik nasional lainnya turut beredar dalam bursa kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa tokoh yang mencuat di antaranya Ahmad Muzani, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, hingga Puan Maharani.

Mekanisme Konstitusional di MPR RIMerujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Mekanisme konstitusional ini melibatkan kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan kandidat dan MPR sebagai lembaga yang memproses pemilihan.

Setelah dua nama calon resmi diajukan serta melewati tahapan verifikasi administrasi, MPR RI dijadwalkan menggelar sidang paripurna dengan agenda pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih pada 9 Desember 2026 mendatang.

Artikel terkait lainnya