DEMOCRAZY.ID – Warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia meminta MK mengubah syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi paling rendah 19 tahun.
Dilihat dari situs resmi MK, Rabu (18/11/2026), gugatan tersebut teregister dengan nomor 432/PUU-XXIV/2026.
Berikut ini isi pasal yang digugat:
Pasal 169 huruf q:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
Sebagai informasi, pasal tersebut telah diubah berdasarkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.
Berikut ini isinya:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Pemohon, yang berstatus sebagai pengajar/aktivis, mengatakan batasan usia 40 tahun membatasi warga yang punya kemampuan menjadi calon presiden atau wapres.
Pemohon juga mengungkit putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” ujarnya.
Pemohon mengatakan batas usia tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kecakapan seseorang.
Dia mengatakan pembatasan usia berpotensi mengesampingkan warga yang punya kapasitas.
“Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon,” ujarnya.
Atas dasar itu, pemohon meminta MK untuk:
– Menyatakan frasa ‘berusia paling rendah 40 tahun’ dalam Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
‘Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau berusia paling rendah 19 tahun cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide-ide dalam sebuah gagasan dan cerdas.
Yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memenuhi (pasal 46 ayat 2 UU MD3) Presiden mengusulkan Wapres sekaligus kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR’.
Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 25 November 2026.