Jokowi Sudah Diakui UGM, Tak Perlu Diperdebatkan Lagi?
DEMOCRAZY News
26 Oktober 2025 4:28 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, mendapat tameng dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengatakan, perdebatan pihak Jokowi dan Roy Suryo Cs saat ini cenderung keras karena masing-masing memiliki kepentingan berbeda.
“Jadi saya melihat kedua pihak ngotot dan pada saat ini karena kemungkinan besar Jokowi adalah Dewan Pembina dari PSI. Otomatis partai yang punya kepentingan tegak lurus untuk membela,” ujar Heru (26/10/2025).
Dikatakan Heru, langkah PSI untuk membela Jokowi merupakan hal yang wajar dari sisi politik.
Baca Juga
Ia menilai partai tersebut tentu memiliki tanggung jawab moral terhadap figur yang berada di struktur teratas mereka.
“Saat ini memang PSI dan dalam perspektif politik wajar bagaimana PSI membabi buta akan membela bagian dari pengurus pusatnya, orang yang paling terhormat di partainya. Ini menjadi konsekuensi politik bagi PSI untuk mendukung Jokowi,” jelas Heru.
Namun, ia menekankan bahwa isu ijazah bukanlah ranah politik, melainkan akademis.
Heru menilai, Roy Suryo dan rekan-rekannya sedang berupaya melakukan pembuktian dari sisi ilmiah.
“Akan tetapi ketika berbicara dalam ranah akademis dan itu yang dipertahankan Roy Suryo CS, yang selama ini berusaha untuk membuktikan bahwa keabsahan ijazah Jokowi itu palsu, menjadi persoalan ketika hal-hal yang sifatnya akademis dan bukan ranahnya politik,” sebutnya.
Heru mengatakan, publik kini bisa menilai bahwa langkah PSI untuk ikut campur terlalu jauh.
“Pada akhirnya publik melihat sebuah keniscayaan ataupun kemustahilan intervensi PSI terhadap hasil karya-karya dari Roy Suryo,” ucapnya.
Ia juga menuturkan, langkah Roy Suryo selama ini masih berada di jalur akademik dan dapat diuji kebenarannya.
“Untuk ranah pembuktian dalam bentuk otentik ataupun kerja-kerja nyata yang dilakukan Roy Suryo, saya pikir PSI tidak mempunyai kewenangan atau tekanan terhadap isu-isu ijazah Jokowi dan bahkan Gibran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru melihat apa yang dilakukan Roy Suryo CS masih dalam koridor yang wajar.
“Kita melihat langkah-langkah yang sudah diambilnya adalah langkah rasional dan masih dalam koridor akademik,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan, bahwa pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya menjadi pijakan utama dalam menyikapi isu ini.
“Saya mewanti-wanti saja ketika kemarin Jokowi dan Rektor juga sudah hadir dalam sebuah momen di Senatalis Fakultas Kehutanan, dan Rektor sendiri sudah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus terhormat dari UGM,” imbuhnya.
Menurut Heru, hal tersebut secara resmi mempertegas posisi akademik Jokowi sebagai bagian dari alumni UGM.
“Ini secara kolektivitas dari pihak universitas yang sudah mempublikasikan bahwa Jokowi secara resmi sudah menjadi bagian dari alumni atau lulus dari Fakultas Kehutanan,” jelasnya.
Heru bilang, PSI kemungkinan melihat pernyataan rektor itu sebagai bentuk legitimasi politik terhadap Jokowi.
“Benang merahnya di sini, bahwa apa yang sudah menjadi langkah Jokowi dan Rektor UGM dengan menghadiri acara tersebut dipandang oleh PSI sebagai bagian dari legitimasi Jokowi,” tandasnya.
Meski berkali-kali Ova Emilia menyampaikan soal ijazah Jokowi, tiga pakar yang juga lulusan UGM, yakni Rismon Sianipar, Dokter Tifa, dan Roy Suryo menilai pernyataan Ova Emilia tak punya dasar yang kuat.
Pasalnya, hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu.
Hal lain yang mendasari keyakinan ketiga pakar itu karena Ova Emilia sendiri tersandera kasus gugatan perdata terkait kegagalan PT BPR Tripilar Arthajaya senilai Rp29 miliar.
Dalam kasus itu, Ova Emilia bersama beberapa pemegang saham lain digugat oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian.
Pengadilan Negeri Yogyakarta menguatkan putusan tersebut, dan Mahkamah Agung juga menguatkan putusan kasasi.
Ova Emilia dan tergugat lainnya diwajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada LPS.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
