DEMOCRAZY.ID – Mantan penasihat spiritual Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Sri Eko Sriyanto Galgendu, menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai korban ambisi keluarganya.
“Gibran ini sebenarnya juga merupakan korban juga dari harapan, keinginan, bahkan ambisi daripada keluarga tersebut. Korban, korban,” kata Eko.
Eko mengaku mendengar Gibran sempat menolak saat didorong menjadi calon wakil presiden karena merasa tidak mampu.
“Saya mendengar sendiri bahwa sebenarnya Gibran ini menolak karena merasa tidak mampu,” lanjutnya.
Eko mengatakan, orang-orang di sekitar Jokowi kemudian memberikan masukan kepada Gibran.
Mereka menyebut seorang presiden atau wakil presiden tidak harus menguasai semua persoalan.
“Tetapi kiri kanan Pak Jokowi juga memberikan suatu masukan bahwa seseorang kalau sudah menjadi presiden atau menjadi wakil presiden, itu tidak perlu kemudian tahu semuanya, karena dia bisa mendatangkan orang-orang ahli untuk mendapatkan suatu masukan,” katanya.
Eko memberi, pemimpin yang tidak memahami persoalan ekonomi bisa meminta pendapat ahli.
Hal serupa dapat dilakukan untuk persoalan politik dan hukum.
“Tidak paham terhadap permasalahan ekonomi, dia bisa tanya pada ahli ekonomi. Tidak paham terhadap permasalahan politik, hukum, dia bisa kemudian tanya pada ahli hukum atau ahli politik,” tutur Eko.
Meski begitu, Eko menilai seorang pemimpin tetap harus memiliki pedoman yang kuat.
Dia menyebut pedoman tersebut sebagai pangadek dalam bahasa Jawa.
“Tetapi yang memberi masukan ini tidak tahu bahwa seorang pemimpin itu tetap dia harus memiliki yang namanya pangadek kalau dalam bahasa Jawa atau pedoman pegangan yang kuat,” ungkapnya.
Menurutnya, pemimpin harus memiliki dasar berpikir sebelum meminta pendapat para ahli.
Masukan dari pakar kemudian digunakan untuk mengkaji persoalan dan menentukan kebijakan.
“Jadi walaupun banyak yang kemudian memberi masukan misalnya permasalahan ekonomi, dia sudah punya suatu pedoman pegangan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi itu adalah seperti ini,” ungkapnya.
“Kemudian baru dia mendatangkan para ahli untuk kemudian mengkaji apa yang menjadi permasalahannya,” sambung Eko.
Dia menilai pemimpin yang tidak memiliki pegangan akan mudah goyah.
Kondisi itu bisa membuatnya kebingungan saat menentukan kebijakan.
“Kalau dia tidak paham, belum punya pangadek, belum punya cara berpikir, maka kemudian pasti kebijakannya akan kemudian mudah goyah. Yang terjadi suatu kebingungan tidak ada pegangan,” tegasnya.
Eko mempertanyakan bagaimana seorang presiden atau wakil presiden mengambil keputusan tanpa dasar yang kuat.
Menurutnya, pemimpin harus memiliki pijakan dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.
“Bagaimana kebijakan seorang pemimpin sekelas presiden ataupun sekelas wakil presiden sewaktu dia dalam situasi tidak punya tempat berpijak dan dasar yang kuat di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kondisi bangsa dan negara ini,” pungkasnya.
[VIDEO]