DEMOCRAZY.ID – Angin politik di sekitar kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tampaknya mulai berputar liar.
Baru seumur jagung menjabat, sang ekonom bersuara lantang itu kini dikabarkan tengah menjadi target operasi senyap—sebuah tekanan terstruktur yang perlahan menjerat langkahnya.
Sumber tekanan itu, kata analis intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, berasal dari keberanian Purbaya menolak mentah-mentah penggunaan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Sebuah sikap yang, bagi sebagian pihak, dianggap menantang arus besar kepentingan lama.
“Purbaya menolak mekanisme pembiayaan yang selama ini dikelola kelompok pro Luhut, ini jelas benturan kepentingan besar,” ujar Amir.
Langkah itu membuatnya dianggap “anak baru” yang terlalu berani: tak punya partai, tak punya basis kuat di parlemen, tapi langsung menabrak struktur kepentingan mapan.
Maka, kata Amir, dimulailah operasi yang pelan tapi nyata—melalui tiga jalur utama: politisasi media, tekanan legislatif, dan isolasi politik di lingkar kabinet.
Media mulai menarasikan Purbaya sebagai menteri yang kaku, tak komunikatif, dan sulit diajak seirama.
Di Senayan, Komisi XI DPR mulai “aktif” memanggil dan menekan.
Sementara itu, di tubuh kabinet sendiri, dukungan konon mulai menipis.
“Jika Presiden Prabowo menilai Purbaya menjadi beban atau mengganggu stabilitas, reshuffle bisa jadi opsi paling mudah,” ujar Amir.
Dalam kacamata teknokrat, langkah Purbaya menjaga kehati-hatian fiskal adalah bentuk integritas.
Tapi di dunia politik, kebenaran teknis sering kali tak sejalan dengan keselamatan jabatan.
“Purbaya tidak salah secara ekonomi, tapi dalam politik kekuasaan, benar secara teknis belum tentu aman secara politik,” tambahnya.
Ramalan Amir sederhana namun getir: bila tekanan berlanjut, Purbaya bisa tersingkir dari kabinet pada awal 2026.
Sebuah ironi bagi sosok yang datang membawa niat menjaga APBN tetap waras.
Kini, di antara angin politik yang berhembus kencang, sang Menkeu berdiri di persimpangan: tetap di jalur prinsip atau mencari payung politik agar tak tergilas oleh badai.
Sumber: Herald