DEMOCRAZY.ID – Mantan anggota DPR Akbar Faizal ikut merespon polemik yang membahas soal Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung (Woosh).
Dimana, akar yang menjadi permasalahan dari semua ini adalah utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung (Woosh) yang ditolak dibayar menggunakan APBN.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal kemudian merespon hal ini.
Ia menyebut dengan menggunakan narasi yang viral soal ‘tak ada kereta api cepat (transportasi umum) di negara manapun yang untung, semuanya rugi’
Yang menurutnya, keluarnya statemen atau jawaban ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan.
Apalagi, kerugian yang saat ini dialami oleh proyek kereta cepat itu semakin besar.
“Narasi ‘tak ada kereta api cepat di negara manapun yang untung, semuanya rugi’ sepertinya telah dan sedang disiapkan sebagai jawaban atas kerugian Whoosh yg semakin membesar,” tulisnya dikutip Minggu (19/10/2025).
“Maka boleh dong kita juga berpikir bahwa sejak awal pula ada potensi skenario mark-up pembiayaan,” tuturnya.
Ia pun berharap situasi seperti inilah yang harus membuat hukum harus mulai bergerak.
Karena itu, Akbar Faizail punya harapan ada langkah yang coba untuk dilakukan oleh Kejaksaan maupun KPK
“Pada saat seperti inilah sebenarnya mekanisme hukum seharusnya mulai bekerja,” terangnya.
“@KejaksaanRI @KPK_RI @prabowo,” pungkasnya, mecolek lembaga dan presiden RI.
Narasi ‘tak ada kereta api cepat di negara manapun yg untung, semuanya rugi’ sepertinya telah dan sedang disiapkan sbg jawaban atas kerugian Whoosh yg semakin membesar. Maka boleh dong kita juga berpikir bahwa sejak awal pula ada potensi skenario markup pembiayaan. Pada saat spt…
— Akbar Faizal (@akbarfaizal68) October 18, 2025
Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan.
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menanggapi pembahasan soal kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang tengah menjadi sorotan publik.
Polemik kereta cepat kembali menjadi perbincangan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah enggan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut.
“Tapi ingat ya, tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” kata Luhut di JS Luwansa, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025).