Darurat Komunikasi Istana? Retorika Menenangkan Malah Jadi Blunder, Pengamat Bongkar Borok Pemerintahan Prabowo!
DEMOCRAZY News
20 Mei 2026 1:00 pm
.
5 menit membaca
Niatnya Menenangkan Malah Jadi Senjata Makan Tuan: Membedah Borok Komunikasi Pemerintahan Prabowo!
Oleh: Sobirin Malian | Dosen FH UAD
Ketika nilai tukar rupiah terperosok hingga menyentuh angka Rp17.600 per dolar AS, publik menanti sebuah jangkar. Di tengah kecemasan ekonomi yang menjalar, masyarakat membutuhkan narasi yang kokoh, penuh empati, dan berbasis solusi dari sang pemimpin tertinggi.
Namun, apa yang meluncur dari lisan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian koperasi di Nganjuk justru memicu riak baru: sebuah kelakar bahwa masyarakat desa tidak terdampak pelemahan rupiah karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar.
Di saat yang hampir bersamaan, panggung internasional ikut bergolak. Majalah The Economist merilis laporan tajam yang menuding pemerintahan baru sedang membawa Indonesia ke jalan yang berisiko, baik secara ekonomi melalui pembengkakan fiskal, maupun secara politis lewat gejala kemunduran demokrasi.
Dua peristiwa ini bukan sekadar dinamika politik biasa. Jika dibedah melalui lensa komunikasi krisis, respons reaksioner istana terhadap pelemahan kurs dan kritik global telah melahirkan sebuah fenomena yang dalam dunia akademik disebut sebagai secondary crisis—sebuah krisis komunikasi yang lahir justru akibat kegagalan pemerintah dalam mengelola narasi krisis utamanya.
Paradoks Kelakar di Tengah Kerapatan Fiskal
Maksud hati ingin menenangkan, namun retorika “orang desa enggak pakai dolar” justru menjadi bumerang yang mengundang antipati publik. Merujuk pada Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs (Ongoing Crisis Communication, Planning, Managing and Responding, 1999) sebuah organisasi atau pemimpin yang sedang menghadapi krisis harus mendasarkan strateginya pada pemenuhan kebutuhan emosional publik.
Saat krisis ekonomi terjadi, publik adalah “korban” yang membutuhkan validasi atas kecemasan mereka (victim concern).
Ketika Presiden memilih menggunakan diminish strategy—strategi meminimalkan dampak dengan menganggap remeh masalah—terjadi mismatch atau ketidaksesuaian yang fatal antara retorika elite dengan realitas di akar rumput. Benar bahwa warga pedesaan bertransaksi dengan mata uang rupiah.
Namun, dalam struktur ekonomi modern yang saling berkelindan, perut orang desa diikat oleh dolar. Kedelai untuk tahu-tempe, gandum untuk mi instan, gula pasir, hingga bahan baku pupuk dan BBM diperoleh lewat jalur impor menggunakan dolar.
Saat rupiah melemah, hantaman imported inflation (inflasi barang impor) langsung menggerus daya beli masyarakat pedesaan. Di titik inilah komunikasi Presiden gagal total. Alih-alih melahirkan ketenangan, kelakar tersebut dirasa abai dan tuna-empati terhadap beban hidup yang nyata.
Upaya Menteri Keuangan yang esoknya meluruskan bahwa ucapan tersebut “hanya bermaksud menghibur” justru menegaskan adanya kepanikan komunikasi di internal kabinet. Konfirmasi ini membuat pemerintah terlihat sedang menggunakan excuse strategy (strategi pembenaran), yang justru menurunkan kredibilitas narasi tunggal negara.
Panggung Digital yang Riuh: Sentimen Netizen sebagai Penguji Kredibilitas
Kegagalan strategi komunikasi ini terekam dengan jelas pada lanskap digital. Di platform seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram, kelakar Presiden tidak direspons sebagai “hiburan”, melainkan sebagai bahan bakar sinisme. Analisis terhadap sentimen netizen menunjukkan polarisasi yang tajam, namun didominasi oleh nada negatif dan sarkasme.
Netizen di platform X merespons dengan menyodorkan realitas harian lewat tren rantai pasok ekonomi. Ungkapan seperti “Memang belanja ke warung pakai rupiah, tapi tempe makin tipis karena kedelainya beli pakai dolar” atau “Petani pakai rupiah, tapi pupuknya naik karena bahan bakunya impor” bertebaran mengabaikan narasi menenangkan dari Istana.
Sentimen ini menunjukkan bahwa publik digital hari ini jauh lebih melek ekonomi mikro daripada yang dibayangkan oleh para perancang pidato kepresidenan.
Sementara itu, di platform video seperti TikTok, kritik The Economist dikemas ulang menjadi infografis dan konten komparasi yang membandingkan janji-janji kampanye dengan realitas fiskal saat ini. Ketika narasi dari luar negeri berpadu dengan keluhan domestik di media sosial, timbul apa yang disebut Coombs sebagai akumulasi kerusakan reputasi.
Netizen yang awalnya berada di posisi netral perlahan bergeser menjadi antipati karena melihat ada jarak yang lebar (disconnect) antara kemewahan retorika pejabat dengan kesulitan hidup harian mereka.
Mengapa Kritik The Economist adalah Preventable Crisis?
Kesalahan komunikasi berikutnya terletak pada bagaimana pemerintah memandang kritik dari pihak luar. Dalam taksonomi krisis milik Coombs, kritik global terhadap anggaran jumbo untuk program mercusuar—seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa—serta sorotan terhadap gaya kepemimpinan yang sentralistik, masuk dalam kategori Preventable Crisis (Krisis yang Dapat Dicegah).
Mengapa disebut krisis yang dapat dicegah? Karena seluruh risiko yang disorot oleh dunia internasional bukanlah akibat dari faktor eksternal tak terkendali seperti bencana alam (victim cluster), melainkan buah langsung dari pilihan politik dan kebijakan internal pemerintah sendiri. Dalam klaster ini, publik dan investor menempatkan 100% tanggung jawab di pundak sang pemimpin.
Menghadapi preventable crisis dengan sikap defensif, reaksioner, atau membiarkan para pendukung di media sosial menyerang balik media asing sebagai “antek asing yang antipati” adalah sebuah blunder fatal.
Menurut Coombs, ketika reputasi dipertaruhkan atas kesalahan yang dibuat sendiri, strategi terbaik adalah akomodatif: menerima kritik dengan kepala dingin, menunjukkan transparansi pengelolaan risiko fiskal, dan membuktikannya lewat data ekonomi yang solid.
Sikap reaksioner justru mengonfirmasi kekhawatiran pasar dan netizen kritis bahwa pemerintah tidak memiliki sense of crisis dan cenderung alergi terhadap pengawasan (checks and balances).
Dampak Nyata di Luar Ruang Retorika
Krisis komunikasi ini bukan tanpa konsekuensi. Pasar keuangan dan investor global tidak bergerak berdasarkan kelakar politik di panggung domestik; mereka bergerak berdasarkan persepsi stabilitas dan prediktabilitas kebijakan.
Ketika komunikasi seorang pemimpin terkesan meremehkan fluktuasi mata uang, dan di saat yang sama sentimen publik di media sosial terus memburuk, ketidakpastian (uncertainty) di pasar justru akan berlipat ganda.
Akibatnya, investor bisa melakukan tindakan preventif seperti menarik modal keluar (capital outflow), yang secara ironis akan mempercepat kejatuhan nilai tukar rupiah itu sendiri.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola komunikasi publik di tingkat negara. Di era digital di mana informasi mengalir tanpa batas, seorang pemimpin tidak bisa lagi memisahkan audiens domestik, internasional, dan netizen.
Retorika yang dianggap “menghibur” bagi warga desa di satu daerah, bisa dibaca sebagai “ketidakmatangan visi ekonomi” oleh para pengamat di London, sekaligus menjadi bahan cemoohan (meme) yang meruntuhkan wibawa di jagat maya.
Komunikasi krisis yang efektif tidak dibangun di atas penyangkalan atau kelakar yang menyederhanakan masalah. Ia dibangun di atas kejujuran yang empatik, di mana pemimpin berani mengakui adanya tantangan, memvalidasi kecemasan rakyatnya—baik yang berteriak di pasar maupun di media sosial—dan menyodorkan peta jalan yang rasional untuk melewatinya.
Tanpa itu, setiap ucapan spontan yang reaksioner hanya akan menjadi bahan bakar yang memperbesar api krisis yang sedang coba dipadamkan. ***
Artikel terkait lainnya
