Pengamat: Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Menyeluruh, Menteri Titipan Jokowi Harus Diganti!
DEMOCRAZY News
27 April 2026 2:45 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu segera melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh dan tidak bertahap apabila ingin memastikan efektivitas pemerintahan serta memperkuat legitimasi politik menuju konsolidasi kekuasaan nasional.
“Reshuffle harus menyeluruh. Tidak perlu bertahap. Reshuffle itu diartikan pergantian menteri, bukan sekadar utusan presiden, badan, atau penyesuaian administratif biasa,” kata Amir Hamzah dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo harus memiliki identitas politik sendiri, bukan menjadi perpanjangan dari kekuasaan sebelumnya.
“Reshuffle harus menghilangkan para menteri orang-orang Jokowi di pemerintahan Prabowo. Presiden harus menunjukkan bahwa ini adalah pemerintahan Prabowo, bukan bayang-bayang pemerintahan lama,” ujarnya.
Menurutnya, selama figur-figur lama yang loyalitas politiknya masih terbelah tetap bertahan di kabinet, maka konsolidasi pemerintahan akan berjalan lambat, bahkan berpotensi memunculkan dualisme kekuasaan yang berbahaya bagi stabilitas nasional.
“Dalam politik kekuasaan, loyalitas tunggal sangat penting. Kalau masih ada loyalitas ganda, itu menjadi ancaman laten bagi efektivitas pengambilan keputusan strategis negara,” katanya.
Selain soal kabinet, Amir juga menyoroti hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025.
Komisi tersebut diketahui telah merampungkan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri pada Februari 2026, dengan fokus utama pada penguatan profesionalisme, akuntabilitas, serta perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi kepolisian.
Menurut Amir, hasil kerja komisi itu tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen formal atau laporan birokrasi, melainkan harus segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri harus ditindaklanjuti. Semakin mengulur waktu, hasil reformasi Polri semakin bermasalah,” tegasnya.
Ia menilai, reformasi Polri merupakan salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara.
“Polri adalah wajah negara di lapangan. Kalau reformasi Polri gagal, maka persepsi publik terhadap negara juga akan terganggu. Ini bukan hanya soal institusi, tetapi soal legitimasi negara,” ujarnya.
Dalam perspektif intelijen geopolitik, Amir melihat reshuffle kabinet dan reformasi Polri sesungguhnya berada dalam satu garis besar: perebutan kontrol atas instrumen kekuasaan negara.
Menurutnya, kabinet adalah pusat kendali kebijakan, sementara Polri adalah instrumen stabilitas dan keamanan domestik. Keduanya menentukan arah pemerintahan.
“Kalau Presiden ingin kuat, dua hal ini harus bersih: kabinet dan institusi keamanan. Tidak bisa setengah-setengah,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam teori stabilitas kekuasaan, seorang presiden baru biasanya menghadapi fase transisi paling rawan pada tahun pertama hingga kedua pemerintahan.
Pada fase ini, ancaman terbesar bukan berasal dari oposisi formal, melainkan dari infiltrasi kepentingan lama di dalam sistem.
“Ancaman terbesar bukan lawan di luar, tetapi mereka yang ada di dalam sistem namun loyalitasnya bukan kepada agenda presiden,” jelasnya.
Dalam konteks Indonesia saat ini, Amir menilai pengaruh politik peninggalan era Jokowi masih cukup kuat di berbagai simpul strategis pemerintahan.
Hal itu, menurutnya, membuat Prabowo harus mengambil keputusan besar: mempertahankan kompromi politik atau membangun otoritas penuh.
“Kalau terlalu lama kompromi, Presiden akan kehilangan momentum. Publik memilih Prabowo untuk memimpin, bukan untuk menjadi administrator transisi,” ujarnya.
Amir juga menyoroti bahwa reformasi Polri bukan hanya persoalan internal penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi geopolitik yang luas, terutama dalam menjaga stabilitas investasi, ketahanan sosial, dan kepercayaan internasional.
Menurutnya, persepsi investor global terhadap Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum dan kepastian keamanan.
“Negara kuat bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi soal kepastian hukum. Jika Polri dianggap tidak profesional, itu akan berdampak pada iklim investasi dan kepercayaan global,” katanya.
Ia menilai rekomendasi KPRP harus dijadikan momentum besar untuk melakukan pembenahan struktural, termasuk evaluasi sistem promosi jabatan, penanganan kasus etik, transparansi anggaran, hingga penguatan pengawasan sipil.
“Reformasi Polri jangan kosmetik. Harus menyentuh struktur kekuasaan internal. Kalau hanya slogan, publik sudah lelah,” katanya.
Bagi Amir, reshuffle kabinet dan reformasi Polri akan menjadi dua indikator utama yang menentukan apakah pemerintahan Prabowo benar-benar mampu membangun era baru atau justru terjebak dalam kontinuitas politik lama.
“Ini adalah ujian kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah beliau berani mengambil keputusan besar atau tetap mempertahankan status quo,” ujarnya.
Ia menegaskan, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa presiden yang kuat adalah presiden yang berani membersihkan sistem sejak awal.
“Kalau Presiden ingin meninggalkan legacy besar, maka keberanian politik harus dimulai sekarang. Reshuffle total dan reformasi Polri adalah pintu masuknya,” jelas Amir.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
