4 Kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Yang Picu Demo Besar
DEMOCRAZY News
24 April 2026 2:55 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026, sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Aksi tersebut menyoroti kebijakan Gubernur Rudy Masud yang dianggap memicu keresahan publik, hingga berujung bentrokan dengan aparat keamanan.
Demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil ini membawa tiga tuntutan utama, yakni evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Aksi sempat memanas pada malam hari, ditandai dengan pelemparan benda ke arah aparat dan pembakaran ban di sekitar lokasi.
Aparat keamanan merespons dengan penyemprotan water cannon untuk mengendalikan situasi.
Sorotan utama dalam aksi tersebut adalah sejumlah kebijakan anggaran yang dianggap kontroversial, di antaranya:
1. Anggaran mobil dinas Rp8,5 miliar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran pembelian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran di tengah kondisi infrastruktur yang masih amburadul.
2. Renovasi rumah jabatan dan kantor gubernur Rp25 miliar
Anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur serta penataan kantor mencapai sekitar Rp25 miliar.
Pemerintah provinsi menyampaikan angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan yakni:
- Rumah Jabatan Gubernur Rp12 miliar
- Penataan ruang kerja kantor gubernur Rp8,2 miliar
- Rumah Jabatan Wakil Gubernur Rp4,9 miliar
3. Anggaran tim ahli gubernur Rp10 miliar
Anggaran alokasi tim ahli gubernur Kaltim tahun 2026 juga tak lepas dari sorotan.
Anggaran yang digelontorkan untuk honorarium dan perjalanan dinas tim tersebut mencapai Rp10,78 miliar untuk masa kerja sembilan bulan.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Gubernur Tahun 2026 yang ditetapkan pada 19 Februari 2026, tim ini diperkuat oleh 43 personel.
4. Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Pemprov Kaltim
Selain itu, dugaan praktik dinasti politik turut menjadi sorotan dalam aksi demo. Hal ini dikarenakan sejumlah kerabat Rudy Mas’ud kini menduduki posisi strategis di Kaltim.
- Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud – Kakak Rudy Mas’ud
- Anggota DPR RI dan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kaltim, Syarifah Suraidah – Istri Rudy Mas’ud
- Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud – Kakak Rudy Mas’ud
- Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud – Saudara kandung Rudy Mas’ud
- Tim Ahli Gubernur, Hijrah Mas’ud – Adik Rudy Mas’ud
- Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Syarifah Asmawati – kerabat dari pihak keluarga istri Rudy Mas’ud
- Ketua Kadin Kaltim, Putri Ananda Nur Ramadhani – Keponakan Rudy Mas’ud
Respons Rudy Mas’ud usai Didemo
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan respons terbuka dan mengapresiasi masukan dari ribuan orang usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Samarinda yang berakhir pada Selasa malam, 21 April 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” kata Rudy Mas’ud di Samarinda Kamis 23 April 2026.
Rudy sangat berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Benua Etam.
Menurutnya, berbagai masukan yang disuarakan oleh publik merupakan bahan evaluasi terbaik untuk mengakselerasi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depannya.
“Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli,” ungkap Rudy.
Sumber: VIVA
Artikel terkait lainnya
