Oleh: Jamiluddin Ritonga | Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul
Petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan bangga menyatakan sejumlah kader partai lain, termasuk kader Partai NasDem, akan bergabung lagi dalam waktu dekat.
Ada kesan keberhasilan merebut kader partai lain dipandang sebagai kemenangan politik simbolis. Bahkan, hal itu dianggap sebagai indikator kekuatan atau daya tarik partai tersebut.
Padahal, menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri.
Partai tersebut tak mampu menghadirkan pemimpin yang dapat diterima masyarakat.
Indikasi itu terlihat di PSI. Sang Ketua Umum Kaesang Pangarep harus dibantu seorang Ketua Harian yang bernama Ahmad Ali.
Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam kaderisasi.
Padahal, kekuatan partai seharusnya dibangun melalui kaderisasi internal yang kuat, bukan hanya mengandalkan “bajakan” kader dari partai lain.
Karena itu, bangganya PSI menerima kader lain bukan karena daya tarik partainya, tapi hanya sebagai sikap pragmatis partai.
Partai lebih mengutamakan memperoleh kemenangan instan daripada ideologi yang dianutnya.
Namun mencapai kemenangan tentu tidak mudah. Sebab, PSI yang mengklaim sudah berhasil membajak kader partai lain, nyatanya elektabilitas PSI terbaru hanya 1,2 persen.
Ini artinya, konsolidasi bersama kader bajakan belum juga bisa mendongkrak elektabilitas PSI.
Karena itu, PSI jangan bangga bila banyak kader ingin pindah ke partai berlogo gajah itu. Sebab, PSI berisiko kehilangan identitas atau ideologi aslinya.
Hal itu berpeluang terjadi karena terlalu banyak menampung kader partai lain yang datang dengan ideologi masing-masing.
Bahkan, masuknya kader partai lain berpotensi menimbulkan gesekan dengan kader lama yang merasa dilangkahi, terutama dalam perebutan posisi strategis di PSI.
Untuk mencegah hal itu, PSI sudah seharusnya mawas diri dalam menerima kader partai lain.
Jangan sempat PSI hanya dipandang sebagai kendaraan politik untuk meraih posisi strategis semata, bukan sebagai wadah kaderisasi permanen.
Kalau hal itu yang terjadi, PSI nantinya akan dijadikan para “kutu loncat” hanya untuk kenderaan politik pribadinya. Tentu hal itu tak diinginkan para pendiri PSI. ***