DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik, Heru Subagia, blak-blakan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidato yang menurutnya tidak selaras dengan kondisi di lapangan.
Ia mengatakan bahwa narasi yang disampaikan lebih banyak menggambarkan bayangan ideal dibanding realitas yang terjadi.
Heru menyebut sejumlah pernyataan Presiden memperlihatkan adanya paradoks antara teori yang disampaikan dengan kondisi faktual.
Bahkan menurutnya pidato tersebut cenderung dipenuhi euforia.
“Saya bisa memahami Presiden kita ini sangat halu, lebih besar membayangkan kondisi Indonesia dalam perspektif pendekatan dirinya ketimbang harus menarik dalam sebuah realita,” ujar Heru, Jumat (10/4/2026).
“Beberapa kejadian yang diutarakan Prabowo, mengalami sebuah kondisi paradoks ekstrem,” tambahnya.
Heru menyinggung pernyataan Prabowo mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Ia menilai realitasnya berbeda dengan teori tersebut.
“Ketika Prabowo mengatakan bahwa Indonesia kaya raya, dengan SDM ada di mana-mana, dan sesuai pasal 33 UUD 1945, semua kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Prabowo tahu secara teori dan termasuk juga pikiran pikiran halunya,” tukasnya.
Lanjut dia, penguasaan sumber daya alam justru masih berada di tangan kelompok oligarki yang kemudian turut memengaruhi pengelolaan sumber daya manusia.
“Pada saatnya oligarki inilah yang mengendalikan SDM. Apa yang disebut Prabowo dengan negara hadir untuk mengambil alih SDM untuk kemakmuran rakyat, ini sebenarnya adalah cerminan tidak adanya sinkronisasi antara yang dipikirkan dengan kondisi realita,” sesalnya.
Heru juga menyinggung pernyataan Prabowo mengenai sejarah perjuangan bangsa dan para pendiri negara.
Ia menyebut narasi tersebut kontras dengan kondisi pemerintahan saat ini.
“Kemudian, ketika Prabowo menceritakan prestasi besar bangsa dan pendiri, ketika diadakan Kongres Pemuda 1928 dan terjadi penyusunan anggaran dasar Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan proklamasi,” Heru menuturkan.
“Sebuah prestasi besar bangsa pada akhirnya menjadi sejarah berdirinya Republik ini,” sambung dia.
Ia menekankan bahwa para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional. Hal itu kemudian ia bandingkan dengan pemerintahan saat ini.
“Ini menurut saya sangat ekstrem di mana dulu Founding fathers sudah jelas, bagaimana nasionalisme integritas, keseluruhan hidupnya dicurahkan untuk kepentingan bangsa,” jelasnya.
Heru berujar, publik mesti mempertanyakan bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran menjabat selama 1,6 tahun.
“Apakah pengabdiannya betul ditujukan untuk Indonesia, terutama kemakmuran masyarakat?,” timpalnya.
Heru juga menaruh perhatiannya pada pernyataan Prabowo terkait mekanisme demokrasi, termasuk pergantian presiden melalui pemilu atau pemakzulan.
“Ketika Prabowo bicara demokrasi secara umum, ketika pergantian Presiden bisa dilakukan dengan Pemilu atau pemakzulan,” imbuhnya.
Ia melihat adanya paradoks antara pernyataan tersebut dengan situasi politik yang berkembang.
“Saya melihat paradoks juga di mana ketika Prabowo sendiri saat ini betul-betul sangat ketakutan dan juga kesiapan infrastruktur politik dan pendukungnya mencoba menutup rapat, memastikan bahwa posisinya tidak bisa dimakzulkan,” bebernya.
Ia menyebut dukungan elite partai dan relawan terhadap Presiden terlihat kuat dalam merespons wacana pemakzulan.
“Ini terbukti para elit parpol pendukung dan relawan secara mati-matian mengkritisi bahkan mengancam para pihak yang mencetuskan gagasan pemakzulan. Dikatakan bagian dari makar,” terang Heru.
Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai demokrasi tidak sejalan dengan respons para pendukung terhadap wacana tersebut.
“Prabowo bicara demokrasi tapi faktanya para pendukung hingga buzzernya menutup diri memproteksi bahkan melawan pihak yang mengatakan proses pergantian kekuasaan bisa dilakukan melalui impeachment,” tandasnya.
Bahkan, Heru tidak segan-segan bilang bahwa pidato Presiden lebih didominasi euforia terhadap program pemerintah.
“Pidato Prabowo lebih didominasi oleh eforia atau halusinasi terhadap program dan pembantunya di Kementerian,” kunci lulusan Fisipol UGM ini.
Sumber: Fajar