Waduh! Backstagers Indonesia ‘Tuntut’ Said Didu Minta Maaf kepada 3 Juta Pekerja Event
DEMOCRAZY News
3 April 2026 5:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Backstagers Indonesia Event Management Association menyampaikan keberatan atas pernyataan Said Didu terkait anggaran Event Organizer (EO) pemerintah Rp50 triliun dan menuding industri EO sebagai tempat korupsi yang paling aman.
Organisasi ini menilai pernyataan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana Putra mengatakan informasi kepada publik seharusnya didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Menyebut EO sebagai tempat korupsi saat industri ini baru saja merangkak naik setelah dua tahun mati suri akibat pandemi adalah narasi yang tidak punya empati,” ucapnya ditulis Kamis (2/4/2026).
Baca Juga
Menurut Andro, para pelaku EO bertahan di tengah badai pemangkasan dan efisiensi anggaran pemerintah.
Dia menyayangkan narasi tersebut muncul dan buta terhadap realita penderitaan pelaku industri pasca pandemi.
“Kami bertahan saja sudah bagus, apalagi dituduh menelan uang negara puluhan triliun,” tuturnya.
Ia menambahkan, industri event memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional serta melibatkan jutaan tenaga kerja, baik formal maupun informal.
Baca Juga
Karena itu, setiap pernyataan yang berpotensi menimbulkan stigma negatif dinilai perlu disertai data yang jelas dan terverifikasi.
Pernyataan keras Said Didu itu diutamakan dalam salah satu program stasiun televisi swasta.
Backstagers Indonesia juga meminta memberikan ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers, serta mendorong adanya dialog terbuka agar persoalan ini dapat diluruskan secara objektif.
Sebagai tindak lanjut, organisasi tersebut mengajukan sejumlah tuntutan.
Salah satunya meminta Said Didu membuka sumber data terkait klaim Rp30 triliun sampai Rp 50 triliun atau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para pekerja industri event.
Selain itu, organisasi tersebut turut mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri event, termasuk perlindungan bagi pekerja serta kejelasan penganggaran dalam setiap kegiatan.
Sebelumnya, Said Didu menyampaikan usulan efisiensi anggaran pemerintah dengan menghapus penggunaan event organizer (EO) di seluruh instansi.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah isu potensi krisis global akibat perang, yang menurutnya perlu diantisipasi melalui penghematan belanja negara.
“Menurut saya, Pak Presiden, EO acara pemerintah cabut semua. Hampir kegiatan pemerintah, halal bihalal pun pakai EO. Semua kegiatan pemerintah pakai EO,” kata Said di sebuah program televisi, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan berbasis EO di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Menurut saya mungkin kalau ditotal seluruh daerah di atas Rp30 triliun. Acara pemerintah. Setahun, iya bisa Rp50 T,” ujar Said.
Selain itu, Said turut menyoroti potensi praktik korupsi dalam penggunaan jasa EO di lingkungan pemerintah.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
