Caci Maki di Layar Kaca: KPAI Semprot Program ‘Rakyat Bersuara’ iNews, Dinilai Ciderai Publik!
DEMOCRAZY News
15 Maret 2026 12:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Layar televisi kita kembali ternoda. Alih-alih menjadi wadah edukasi dan diskursus yang sehat, program talkshow ‘Rakyat Bersuara’ di iNews justru mempertontonkan drama caci maki dan penggunaan kata-kata kotor yang jauh dari etika penyiaran.
Kritik pedas ini dilontarkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Subklaster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kawiyan, yang menilai peristiwa tersebut sebagai preseden buruk bagi dunia penyiaran nasional.
iNews dianggap abai terhadap amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang seharusnya menjadi kitab suci setiap lembaga penyiaran.
“Sangat tidak mendidik. Televisi itu menggunakan frekuensi yang merupakan ranah publik. Mestinya tidak menyiarkan konten yang mencederai kepentingan publik,” tegas Kawiyan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2026).
Melanggar Mandat Undang-Undang
Secara gamblang, UU Penyiaran Pasal 3 menekankan bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, apa yang tersaji dalam konflik verbal tersebut justru bertolak belakang dengan fungsi media sebagai perekat sosial.
Meski tayang di luar jam anak, potensi tontonan ini dikonsumsi oleh anak di bawah 18 tahun sangat besar.
Normalisasi perilaku komunikasi yang kasar di ruang publik dikhawatirkan akan merusak tumbuh kembang dan jati diri anak bangsa.
Kontradiksi dengan PP TUNAS dan Aturan Baru Komdigi
Sorotan tajam ini muncul di tengah upaya serius pemerintah menciptakan ruang digital yang sehat.
Belum lama ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Aturan ini lahir untuk membentengi anak dari paparan konten negatif, termasuk ujaran kebencian.
Lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah, bukan justru menjadi produsen konflik verbal yang destruktif.
Baca Juga
Desak KPI Ambil Langkah Tegas
KPAI juga menyinggung UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberi ruang bagi media untuk berperan serta menyebarluaskan materi edukasi yang bermanfaat bagi anak.
Atas dasar itu, KPAI mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk:
- Mengambil langkah terukur terhadap lembaga penyiaran yang mengabaikan prinsip dasar penyiaran.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap format diskusi yang membiarkan kata-kata kasar muncul di ruang siar.
- Memberikan pembinaan yang lebih ketat berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
“Perbedaan pendapat adalah bumbu demokrasi, tapi penyampaiannya harus tetap santun dan argumentatif. Jangan biarkan televisi menjadi benih perpecahan bangsa,” pungkasnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
