DUNIA sedang bergerak menuju fase yang semakin berbahaya. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan lagi sekadar retorika diplomatik.
Ini adalah konflik terbuka yang berpotensi berubah menjadi perang regional—bahkan perang global.
Di tengah pusaran konflik itu, posisi Indonesia justru tampak semakin kabur.
Bukannya tampil sebagai kekuatan diplomatik yang berdaulat, Indonesia malah terlihat seperti negara yang mudah ditekan dari berbagai arah.
Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang digembar-gemborkan sebagai inisiatif perdamaian justru menimbulkan tanda tanya besar.
Perdamaian macam apa yang dimaksud jika hasil akhirnya justru menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik yang rawan?
Alih-alih memperkuat posisi tawar, langkah tersebut malah membuka ruang tekanan dari Washington.
Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada tekanan terang-terangan dari Donald Trump.
Indonesia diminta menunjukkan dukungan terhadap Israel dan bahkan didorong membuka hubungan diplomatik secara langsung dengan Tel Aviv.
Jika Indonesia menolak? Ancaman ekonomi siap diluncurkan.
Tarif perdagangan terhadap produk Indonesia bisa dinaikkan sewaktu-waktu. Sebuah bentuk tekanan klasik yang sudah sering dipakai Washington terhadap negara-negara yang dianggap tidak patuh.
Namun tekanan itu belum tentu berhenti pada ekonomi. Dalam politik global yang brutal, tekanan militer selalu menjadi kartu terakhir yang siap dimainkan.
Ironisnya, tekanan tersebut datang ketika kondisi ekonomi Indonesia sendiri belum benar-benar kokoh.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia justru tampak seperti negara yang mudah ditekan—bukan negara yang mampu menentukan arah politik luar negerinya sendiri.
Masalahnya tidak berhenti di sana. Jika Amerika Serikat menekan dari satu sisi, Iran pun tidak tinggal diam. Teheran tentu membaca setiap langkah diplomasi Indonesia dengan sangat cermat.
Jika Indonesia dianggap berpihak kepada blok Amerika–Israel, maka reaksi Iran hampir pasti tidak akan lunak.
Artinya, Indonesia berisiko terjepit di antara dua kekuatan yang saling bermusuhan. Satu menekan. Yang lain mengancam.
Sementara Indonesia sendiri belum jelas benar di mana sebenarnya posisi strategisnya.
Situasi ini bisa berdampak langsung ke dalam negeri. Ketegangan global biasanya berujung pada lonjakan harga energi.
Jika harga minyak dunia melonjak, dampaknya akan terasa pada harga BBM, inflasi, dan membengkaknya defisit anggaran negara.
Ujungnya selalu sama: rakyat yang menanggung beban.
Dalam kondisi ekonomi yang sudah tertekan, kebijakan yang salah sedikit saja dapat memicu gejolak sosial.
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa krisis ekonomi sering kali berubah menjadi krisis politik.
Jika itu terjadi, mahasiswa hampir pasti tidak akan tinggal diam.
Sejarah Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa mahasiswa selalu menjadi aktor pertama yang turun ke jalan ketika negara dianggap keluar dari rel konstitusi.
Apalagi jika muncul kesan bahwa pemerintah terlalu condong kepada kepentingan Amerika Serikat dan Israel, sesuatu yang oleh banyak kalangan dianggap bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya wacana keterlibatan pasukan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi keamanan internasional yang salah satu tugasnya adalah melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina.
Jika skenario ini benar, maka posisi Indonesia jelas tidak lagi netral.
Kelompok seperti Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, hampir pasti tidak akan menerima pelucutan senjata begitu saja.
Risiko yang muncul bukan lagi sekadar operasi penjaga perdamaian, melainkan potensi perang kota yang brutal.
Ironinya, komando operasi disebut berada di tangan Amerika Serikat—negara yang justru dikenal sangat berhitung ketika harus menempatkan pasukan di medan konflik yang berisiko tinggi.
Pertanyaan yang tidak bisa dihindari menjadi sangat sederhana:
Mengapa Indonesia harus berada di garis depan risiko, sementara kekuatan besar dunia memilih bermain aman?
Jika benar pasukan Indonesia diberi tugas melucuti senjata pejuang Palestina, menghancurkan jaringan terowongan Gaza, dan menutup akses persenjataan bagi mereka, maka publik wajar bertanya: Apakah Indonesia sedang menjalankan mandat perdamaian, atau justru menjadi alat kepentingan geopolitik pihak lain?
Pertanyaan itu semakin tajam ketika semua risiko justru ditanggung oleh Indonesia.
Dalam politik internasional, tidak ada istilah persahabatan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan.
Karena itu, Indonesia harus berhati-hati. Salah langkah sedikit saja, negeri ini bisa terseret ke dalam konflik yang sama sekali bukan kepentingannya.
Dan jika itu terjadi, sejarah mungkin akan mencatat satu ironi besar: Indonesia yang sejak awal berdiri menentang penjajahan, justru terseret menjadi bagian dari permainan kekuasaan global yang tidak pernah benar-benar berpihak pada keadilan. ***