Arogansi Bahlil: Dari Kenaikan Gaji ESDM hingga Lailatul Qadar Kursi Golkar
DEMOCRAZY News
9 Maret 2026 12:00 pm
.
3 menit membaca
Arogansi Bahlil: Dari Kenaikan Gaji ESDM hingga Lailatul Qadar Kursi Golkar
Di negeri yang sedang menahan napas karena tekanan ekonomi, ada pejabat yang justru berbicara seolah krisis hanyalah gangguan kecil di pinggir meja kekuasaan.
Sosok itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Dalam satu panggung, ia berbicara tentang moralitas Al-Qur’an, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab kekuasaan di hadapan Tuhan.
Namun dalam panggung lain, ia justru mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian ESDM hingga 100 persen—di saat fiskal negara sedang megap-megap menanggung defisit besar.
Kontradiksi ini terlalu telanjang untuk diabaikan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 sudah disahkan dengan defisit mencapai sekitar Rp689 triliun. Artinya ruang fiskal pemerintah sedang sempit.
Banyak daerah bahkan mengeluhkan pemotongan transfer pusat. Namun di tengah situasi itu, Kementerian ESDM justru mengusulkan lonjakan tunjangan kinerja dua kali lipat.
Sulit untuk tidak melihat ini sebagai bentuk arogansi kekuasaan.
Logikanya sederhana: jika fiskal negara sedang berat, maka semua lembaga negara seharusnya menahan diri.
Tetapi di Kementerian ESDM justru muncul gagasan menaikkan tunjangan secara drastis—dan ironisnya, jika kebijakan itu berlaku, penerima manfaat tertinggi di kementerian itu tentu saja sang menteri sendiri.
Dalih yang dipakai terdengar klasik: meningkatkan motivasi kerja dan membersihkan praktik ilegal di sektor tambang. Argumen semacam ini terlalu sering dipakai hingga terdengar seperti kaset usang.
Jika korupsi atau penyimpangan bisa diberantas hanya dengan menaikkan tunjangan, Indonesia tentu sudah lama menjadi negara paling bersih di dunia.
Namun yang lebih menggelitik adalah cara Bahlil memadukan retorika religius dengan ambisi politik.
Dalam acara peringatan Nuzulul Quran di kantor pusat Partai Golkar di Jakarta, ia berkelakar bahwa “Lailatul Qadar bagi Golkar adalah ketika kursinya bertambah”.
Mungkin maksudnya sekadar humor politik. Tetapi candaan semacam itu terasa janggal ketika disampaikan dalam forum religius yang seharusnya sarat refleksi spiritual.
Di titik ini publik berhak curiga: apakah simbol-simbol agama sedang dijadikan sumber inspirasi moral, atau sekadar dekorasi retorika untuk memoles ambisi kekuasaan?
Baca Juga
Lebih ironis lagi, dalam pidato yang sama Bahlil berbicara panjang tentang keadilan ekonomi dan larangan monopoli kekayaan.
Sebuah pesan yang memang sangat luhur. Namun pesan itu terasa kontras ketika muncul dari seorang pejabat yang justru sedang mendorong kenaikan tunjangan besar di tengah tekanan fiskal negara.
Kontras inilah yang membuat publik semakin skeptis.
Politik Indonesia memang tidak pernah kekurangan pidato moral. Hampir setiap pejabat bisa berbicara tentang amanah, pengabdian, dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.
Tetapi masalah negeri ini bukan kekurangan khutbah, melainkan kekurangan empati terhadap realitas rakyat.
Di saat banyak daerah bergantung pada dana pusat yang semakin menipis, di saat pemerintah sibuk mencari utang baru untuk menutup defisit, publik tentu sulit menerima jika elite birokrasi justru sibuk mempertebal tunjangan.
Karena itu persoalan ini bukan sekadar soal satu kebijakan atau satu candaan yang kurang sensitif. Yang dipertaruhkan adalah etika kekuasaan itu sendiri.
Jika pejabat negara mulai kehilangan rasa krisis—sense of crisis—maka kekuasaan perlahan berubah menjadi ruang kenyamanan bagi elite, sementara rakyat dipaksa menanggung beban fiskal yang semakin berat.
Dan ketika agama mulai diseret ke panggung retorika politik, sementara kebijakan publik justru memperlihatkan jarak dengan realitas rakyat, publik pantas bertanya dengan nada sinis: yang sedang dicari para elite itu berkah kekuasaan, atau sekadar kursi tambahan di meja politik? ***
Artikel terkait lainnya
