DEMOCRAZY.ID – Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengatakan, Indonesia bisa kapan saja memutuskan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Menurutnya, hal itu beberapa kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, menyusul perang yang pecah di Timur Tengah.
“Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang, yang sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja kapan saja bisa keluar,” kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026).
Terlebih, mandat BoP seharusnya menciptakan perdamaian dan memperlancar gencatan senjata (ceasefire).
Dewan Perdamaian merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina dan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi.
Kendati demikian, keputusan keluar atau tidaknya Indonesia dari keanggotaan BoP harus berdasar pada kesepakatan bersama.
“Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ucapnya.
Sebagai informasi, keanggotaan Indonesia dalam BoP juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara presiden dan wakil presiden terdahulu, serta menteri luar negeri terdahulu di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026) malam.
Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan, Presiden Prabowo bahkan menimbang dan siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu.
Hassan menuturkan, Kepala Negara juga membahas nasib BoP setelah serangan tersebut. Sebab diketahui, serangan berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai pertemuan 3,5 jam itu, Selasa.
Hassan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP.
Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.
“itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” jelas Hassan.
Sementara itu, perang di Timur Tengah memanas usai Iran menjadi sasaran serangan Israel dan AS pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat.
Serangan terjadi imbas pembicaraan terkait nuklir yang digelar di Jenewa, Swiss antara AS dan Iran mengalami kebuntuan.
Israel menjadi pihak yang pertama kali mengonfirmasi bahwa negaranya resmi menyerang Iran.
Tak lama kemudian, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa Negeri Paman Sam bergabung dengan Israel serang Iran.
Iran pun langsung membalas serangan Israel dan AS dengan menembakkan sejumlah misil ke lokasi yang terkait dengan operasi militer AS.
Beberapa pangkalan udara AS yang diserang adalah Al Udeid di Qatar, Pangkalan udara Al-Salem di Kuwait, Pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Markas Armada Kelima AS di Bahrain.
Sumber: Kompas