Oleh: Edy Mulyadi | Wartawan Senior
Selasa malam, 3 Maret 2026, suasana di Istana tidak biasa. Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, dan para ketua umum partai-partai parlemen.
Mereka datang. Duduk satu meja. Bicara panjang lebar. Hampir empat jam.
Agenda resminya: perkembangan geopolitik. Pertanyaannya: mengapa harus sekaligus? Mengapa harus selengkap itu? Tentu ini bukan makan malam nostalgia. Bukan silaturahmi kebangsaan biasa. Ini adalah gerak politik tingkat tinggi.
Ketika seorang presiden mengumpulkan para pemimpin lintas rezim dalam satu forum tertutup, sedikitnya itu menandakan dua hal.
Pertama, situasinya serius. Sangat serius! Kedua, keputusan yang akan diambil berdampak luas. Geopolitik dunia memang sedang bergejolak. Timur Tengah membara.
Polarisasi global makin tajam. Iran, Rusia, Korut, dan China di satu sisi. Amerika, Israel, dan negara-negara Teluk di sisi lain. Juga blok-blok baru sedang menata ulang posisi.
Indonesia tidak mungkin berdiri di ruang hampa. Langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun konsensus nasional sebelum mengambil atau menegaskan sikap strategis.
Kebijakan luar negeri yang menyentuh isu perang, blok kekuatan, dan stabilitas kawasan tidak boleh terlihat sebagai keputusan personal.
Ia harus tampil sebagai sikap negara. Dan negara, dalam konteks ini, adalah kontinuitas. Bukan sekadar satu rezim.
Dengan menghadirkan para mantan presiden, Prabowo sedang memanggil “memori strategis” bangsa. Masing-masing pernah menghadapi krisis global di zamannya.
Ada yang menghadapi krisis ekonomi Asia. Ada yang menghadapi perang melawan terorisme. Juga ada yang menghadapi rivalitas kekuatan besar. Pengalaman itu adalah aset amat berharga.
Indonesia solid!
Tapi ada pembacaan lain yang tak kalah penting. Pertemuan sebesar ini juga mengirim pesan keluar. Dunia melihat. Ketika elite lintas generasi duduk bersama, itu adalah sinyal stabilitas.
Bahwa Indonesia solid. Bahwa kebijakan strategis tidak lahir dari kegelisahan sesaat atau tekanan opini publik. Di era diplomasi modern, simbol sering lebih kuat daripada komunike resmi.
Namun kita juga tak boleh naif. Konsolidasi elite biasanya lahir bukan hanya karena visi. Tapi juga karena kekhawatiran.
Geopolitik yang memanas selalu membawa efek rambatan. Harga energi, rantai pasok, nilai tukar, bahkan potensi instabilitas sosial politik di dalam negeri.
Jika konflik global melebar dan ekonomi terguncang, tekanan domestik akan datang. Sejarah mengajarkan, gejolak ekonomi cepat berubah menjadi gejolak politik. Maka mengamankan barisan elite sejak awal adalah langkah preventif.
Ada pula dimensi kepemimpinan personal. Prabowo sedang membangun citra sebagai center of gravity politik nasional.
Dia bukan sekadar presiden administratif. Prabowo menjadi pemimpin yang memanggil semua unsur bangsa ketika badai datang. Ini penting bagi legitimasi.
Tetapi legitimasi tidak berhenti pada simbol. Rakyat menunggu arah. Apa posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian keras?
Apakah tetap konsisten pada politik bebas aktif? Apakah berani bersuara tegas ketika keadilan internasional dilanggar? Ataukah memilih jalan aman dan sunyi?
Pertemuan semalam baru tahap konsolidasi. Bukan keputusan akhir. Namun justru di situlah maknanya.
Konsolidasi biasanya mendahului langkah besar. Dan langkah besar dalam geopolitik jarang sekali tanpa konsekuensi politik dalam negeri.
Seorang presiden yang kelewat percaya diri tidak merasa perlu mengumpulkan semua tokoh sekaligus. Dia cukup berbicara sendiri.
Tapi seorang presiden yang membaca perubahan zaman akan sadar: dunia sedang memasuki fase turbulensi. Keputusan yang salah bisa fatal dan harus dibayar mahal.
Indonesia adalah negara besar. Populasinya ratusan juta. Ekonominya terbesar di Asia Tenggara. Suaranya diperhitungkan di dunia Islam dan Global South. Maka setiap sikap akan memiliki konsekuensi.
Pertemuan itu, bagi saya, adalah tanda bahwa Prabowo menyadari bobot sejarah yang sedang bergerak.
Pertanyaannya kini sederhana: setelah konsolidasi, keberanian apa yang akan menyusul?
Karena dalam geopolitik, netralitas tanpa arah hanya akan membuat kita menjadi penonton. Dan bangsa besar tidak diciptakan untuk menjadi penonton. Apalagi tersingkir. ***