‘Menunggu Kejatuhan Prabowo, Akibat Kinerja Kabinetnya’

‘Menunggu Kejatuhan Prabowo, Akibat Kinerja Kabinetnya’

Oleh: Memet Hakim | Pengamat Sosial

Menjelang 18 bulan pemerintahan Prabowo, rakyat yang banyak berharap padanya sudah mulai tidak sabar.

Antara mulut dan tindakan tidak selaras, antara orasi dan kebijakan berbeda, sehingga timbul pertanyaan yang mendalam apakah Prabowo ini presiden beneran atau hanya kepanjangan tangan rejim yang lalu?

Prabowo masih tidak berani membuat kabinet yang benar-benar bersih dan bisa bekerja, bahkan terlihat tidak mampu membersihkan orang-orang terdekatnya yang tidak menginginkan Prabowo berhasil.

Idealnya menjadi presiden itu adalah menjadi pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian rakyat yang pandai memuji dan menjilat saja, rakyat yang sering mengkritikpun tetap menjadi rakyat Indonesia.

Dalam hal ini Prabowo terkesan membuat dinding dengan rakyat yang sering mengkritiknya, termasuk teman-temannya sesama purnawirawan, tokoh dan ulama yang selama ini mendukung.

Sangat diduga ada operasi untuk memisahkan Prabowo dengan rakyat yang waras dan tetap memelihara para termul disekitarnya untuk kepenting tertentu.

Pembentukan kabinet zaken yang yang direncanakan menjadi kabinet yang dipenuhi menteri bermasalah, tidak heran jika kinerjanya juga memilukan. “

Program unggulan” yang bagus dan memberikan harapan misalnya seperti “Program Ketahanan Pangan” terlihat masih jalan ditempat, hasil belum terlihat perkembangannya positifnya.

Sawah berkurang akibat adanya real estate masih berjalan, belum ada perlindungan luas sawah, jumlah bendungan belum sejalan dengan kebutuhan irigasi, harga patokan Gabah Kering Panen (GKP) masih terlalu jauh dari harga keekonomian, sehingga belum menarik buat para petani, idealnya 50% dari harga beras.

Program Ketahanan energi bahkan terancam gagal. Lifting minyak fosil belum ada perkembangan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan, produksi minyak sawit bahkan justru menurun, akan tetapi kebutuhan BBM semakin hari semakin meningkat.

Pertambahan kendaraan baik pesawat terbang, kapal laut maupun mobil, truk, motor bertambah terus.

Bagaimana mungkin dapat menghentikan impor minyak? Ini salah satu akibat kapasitas kerja Menteri rendah sekali, tidak ada terobosan tidak ada upaya strategis, bahkan untuk minyak sawit pajaknya ditambah bukannya diberi insentif.

Politik Luar Negeri yang tadinya sudah baik, akibat kecerobohan presiden sendiri yang senang dipuji dan kapasitas kabinetnya yang rendah, akhirnya membuat posisi Indonesia terkunci dan menurunkan martabat dan merugikan perekonomian Indonesia.

Contoh yang banyak menjadi kontroversi di masyarakat adalah Agreement on Reciprocal Trade (perjanjian tarif timbal balik) yang lebih menguntungkan AS dibandingkan Indonesia, sebut saja ada 1.819 item komoditi dari RI, tapi ada 11.474 item komoditi dari AS yang yang tarifnya 0% masuk ke Indonesia. Ini sama saja dengan penjajahan gaya baru.

Bagaimana mungkin Prabowo mampu merugikan bangsanya, tetapi faktanya begitu, hal ini tentu merupakan hasil diplomasi dan negosiasi yang buruk.

Masuknya Indonesia ke dalam jebakan Board of Peace nya Trump, Indonesia walaupun sering dipuji oleh Trump, tetapi pada dasarnya dijebak menjadi agar menjadi bawahan Trump dan bahkan sudah masuk menjadi blok Amerika.

Posisi RI terancam bukan menjadi negara bebas aktif lagi, tidak heran jika Hamas sampai menolak Indonesia masuk Gaza.

Itulah sebabnya Indonesia sama sekali tidak memberikan pernyataan menolak serang Israel dan AS ke Iran, Indonesia takut dikeluarkan dari keanggotaan BoP dan takut menghadapi Trump !!!

Tim diplomasi RI yang terdiri dari beberapa Kementerian ini selain tidak memiliki kapasitas untuk negosiasi juga memiliki jiwa patriotik kebangsaan yang rendah, akhirnya Indonesia dirugikan. Kondisi seperti ini mengerikan sekali.

Kebijakan Luar Negeri harus segera ditinjau ulang …., libatkanlah tokoh-tokoh pintar dan berdedikasi serta memiliki integritas, bukan sekedar berani dan bisa berbahasa asing.

Kinerja di Kementerian lainnya juga terkesan buruk misalnya kemendagri, KKP, ATR, hukum, kepolisian, perdagangan.

Ambil contoh kasus PIK 1 & 2, Morowali, Ijazah palsu, pembuatan SHM dan korupsi yang sampai sekarang tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam tempo 6 bulan kedepan, seharusnya badan intelijen harus dapat memetakan keselamatan Prabowo, karena menjelang selesainya tahun kedua, sangat mungkin terjadi sesuatu pada diri Prabowo.

Bagaimanapun Jokowi yang merasa sangat berjasa atas kemenangan Prabowo menjadi presiden, tentu ingin melihat Gibran sang wapres yang ijazahnya juga diragukan, ingin dijadikan presiden, sesuai ramalan Conny Bakrie.

Prabowo sebagai presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, jika saja Prabowo mau melakukan dekrit atau membuat Perppu “kembali ke UUD 45”, jika dilaksanakan 90 % permasalahan negara selesai.

DPR kembali diisi oleh para wakil rakyat yang waras dan berintergitas, pendapatan negeri bukan pajak (PBBP) dari SDA akan bertambah drastis, sehingga pajak yang membebani rakyat kecil bisa dibebaskan, hutang negara dapat dibayar lebih cepat, prosentase rakyat miskin berkurang, dll. ***

Artikel terkait lainnya