Tak Ucapkan Bela Sungkawa Syahidnya Ali Khamenei, Pengamat: Prabowo Takut dengan Amerika!
DEMOCRAZY News
2 Maret 2026 12:40 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi yang menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto terkait wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Muslim Arbi menilai tidak adanya ucapan bela sungkawa resmi dari Presiden Prabowo menunjukkan kehati-hatian yang berlebihan terhadap Amerika Serikat di tengah eskalasi konflik kawasan.
Menurut Muslim Arbi, dalam tradisi diplomasi dunia Islam, wafatnya seorang pemimpin spiritual sekaliber Ali Khamenei bukan hanya peristiwa domestik Iran, tetapi memiliki resonansi geopolitik dan emosional di berbagai negara berpenduduk Muslim.
Ia menilai, setidaknya pernyataan empati kemanusiaan dapat disampaikan tanpa harus masuk pada posisi politik tertentu.
“Ini bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga sensitivitas terhadap solidaritas umat. Prabowo terlihat takut ke AS dengan tidak mengucapkan bela sungkawa,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Muslim Arbi membandingkan sikap Indonesia dengan langkah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang secara terbuka menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei di tengah ketegangan global.
Menurutnya, langkah Malaysia menunjukkan keberanian diplomatik dalam mengekspresikan posisi moral tanpa harus memutus relasi strategis dengan negara Barat.
Ia berpendapat bahwa Indonesia selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif.
Prinsip tersebut, kata Muslim Arbi, semestinya memungkinkan pemerintah menyampaikan sikap kemanusiaan tanpa dianggap berpihak secara militer atau strategis.
“Bebas aktif bukan berarti diam dalam setiap peristiwa besar dunia,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan yang secara spesifik menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya Ali Khamenei.
Pemerintah Indonesia sebelumnya hanya menyampaikan imbauan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai atas konflik yang terjadi.
Namun kritik tetap bermunculan, terutama dari kelompok yang melihat Iran sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat di Timur Tengah.
Mereka menilai momentum ini menjadi ujian konsistensi Indonesia dalam menunjukkan solidaritas terhadap negara-negara yang dianggap tertindas dalam konflik global.
Perdebatan ini memperlihatkan bagaimana isu internasional dapat memantik diskursus domestik yang tajam.
Di satu sisi terdapat tuntutan moral dan solidaritas ideologis, di sisi lain terdapat kepentingan pragmatis yang menyangkut stabilitas ekonomi dan hubungan strategis.
Apakah sikap Presiden Prabowo mencerminkan ketakutan terhadap Amerika Serikat atau justru strategi kalkulatif menjaga kepentingan nasional, masih menjadi perdebatan terbuka.
Yang jelas, dinamika ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan atau bahkan ketiadaan pernyataan dari seorang kepala negara dalam situasi konflik global selalu sarat makna politik.
Guru Besar Unair Desak Presiden Prabowo Bertanggung Jawab dan Mundur dari Board of Peace
Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap sikap politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta kepala negara menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai arah kebijakan Indonesia yang dinilai semakin dekat dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.
Dalam pernyataannya, Prof Henri menyoroti hubungan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurutnya, figur yang selama ini diklaim sebagai pembawa perdamaian justru terlibat dalam dinamika global yang memperuncing konflik dan ketegangan antarnegara.
“Presiden harus menjelaskan kepada rakyat, mengapa sosok yang disebut-sebut sebagai sahabat dan panutan itu justru terlibat dalam berbagai kebijakan luar negeri yang memicu instabilitas dan merusak kedaulatan bangsa lain,” ujar Prof Henri, Senin (2/3/2026).
Ia menilai, mayoritas rakyat Indonesia memiliki sikap historis yang konsisten menolak perang dan segala bentuk agresi terhadap kedaulatan negara lain.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah Indonesia masih akan terus digiring untuk mendukung poros kekuatan global yang dinilai agresif, termasuk kebijakan luar negeri yang berpihak pada kepentingan geopolitik tertentu di Timur Tengah.
Prof Henri juga menyinggung posisi Indonesia dalam forum yang disebut sebagai Board of Peace.
Ia mempertanyakan efektivitas dan konsistensi forum tersebut sebagai wadah perdamaian, apabila dalam praktiknya justru beriringan dengan kebijakan yang memicu konflik dan eskalasi militer.
“Apakah Board of Peace benar-benar menjadi instrumen perdamaian, atau justru alat legitimasi kepentingan geopolitik negara-negara besar?” katanya.
Baca Juga
Tak hanya itu, ia turut mengkritisi rencana dan komitmen Indonesia dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Menurutnya, perjanjian dagang timbal balik tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah jika tidak disertai perhitungan strategis yang matang dan perlindungan kuat terhadap kepentingan nasional.
Dalam pandangannya, Presiden Prabowo memikul tanggung jawab besar terhadap 285 juta rakyat Indonesia.
Kebijakan luar negeri, kata dia, harus berlandaskan pada prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak era kemerdekaan.
“Presiden Indonesia tidak boleh tampak inferior atau berada di bawah tekanan kepentingan asing. Indonesia adalah bangsa besar dan harus berdiri sejajar dengan bangsa mana pun,” tegasnya.
Prof Henri pun mendorong pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan dalam Board of Peace serta mengevaluasi ulang komitmen terhadap ART jika dinilai berpotensi merugikan masa depan ekonomi dan kedaulatan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait pernyataan tersebut.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
