Bisa-Bisanya Perusahaan Terafiliasi Israel Menang Tender di RI, Due Diligence ESDM Buruk Betul!
DEMOCRAZY News
19 Februari 2026 3:46 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua MPP PKS Mulyanto menyayangkan keputusan pemerintah yang memberikan proyek panas bumi Telaga Ranu di Halmahera kepada PT Ormat Geothermal Indonesia.
Ia menegaskan, PT Ormat Geothermal Indonesia terbukti terafiliasi dengan Israel.
Karena itu, menurut dia, perusahaan tersebut tak layak mengelola sumber daya alam strategis Indonesia.
“Praktik hubungan bisnis yang melibatkan entitas yang memiliki keterkaitan dengan Israel, termasuk dalam proyek-proyek strategis di sektor energi dan sumber daya, penting untuk dihindari,” jelas Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 itu mengingatkan, di tengah situasi global yang makin kompleks, Indonesia harus konsisten.
Kebijakan ekonomi, katanya, tak boleh bertabrakan dengan prinsip politik luar negeri yang sudah lama menjadi identitas bangsa.
Baginya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi.
Penolakan segala bentuk penjajahan dalam Pembukaan UUD 1945 bukan sekadar retorika, tapi rujukan dalam setiap kebijakan negara, termasuk soal investasi.
Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan persepsi hubungan ekonomi dengan pihak yang terkait Israel perlu dikaji matang.
Bukan cuma hitung-hitungan teknis dan komersial, tetapi juga dari sisi politik luar negeri, moral, dan sensitivitas publik.
“Kami memahami bahwa Indonesia hidup dalam sistem ekonomi global yang kompleks, di mana rantai kepemilikan dan investasi lintas negara seringkali sulit dipisahkan. Namun, kompleksitas globalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip dan konsistensi sikap negara dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan internasional,” tegasnya.
Mulyanto mengakui pemerintah punya ruang untuk bersikap pragmatis demi kepentingan nasional, terutama di sektor energi, transisi energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan.
Namun ia mengingatkan, pragmatisme tak boleh lepas kendali.
“Akan tetapi, pragmatisme tersebut harus dilandasi kehati-hatian dan kerangka komunikasi publik yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyorot mekanisme lelang proyek strategis.
Menurutnya, aspek geopolitik dan kebijakan luar negeri semestinya menjadi parameter resmi, bukan sekadar tambahan.
Baca Juga
“Kami menilai bahwa dalam proses pemberian konsesi melalui mekanisme lelang, pemerintah perlu memasukkan pertimbangan geopolitik dan kebijakan luar negeri sebagai salah satu parameter, selain aspek teknis, finansial, dan kapasitas investasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas kebijakan negara secara menyeluruh,” ujar Mulyanto.
Ia mendorong pemerintah memperkuat uji tuntas (due diligence) dari sisi hukum, reputasi, dan dampak geopolitik dalam setiap proyek strategis nasional.
Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan nilai kebangsaan dan solidaritas kemanusiaan.
“Ke depan, kami berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, kebutuhan pembangunan, dan komitmen moral bangsa. Indonesia harus tetap menjadi negara yang berdaulat, pragmatis, namun berprinsip, serta mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan arah politik luar negerinya,” tuturnya.
Sebagai informasi, Ormat Technologies merupakan perusahaan energi panas bumi dan teknologi energi terbarukan yang berdiri pada 1965.
Perusahaan ini didirikan oleh pasangan ilmuwan dan pengusaha Israel, Lucien dan Dita Bronicki, dan berbasis awal di Israel dengan fokus pengembangan teknologi pembangkit listrik panas bumi.
Kementerian ESDM resmi menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 yang diteken Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi pada Rabu (12/2/2026).
Di luar isu geopolitik, masuknya Ormat juga menambah tekanan ekologis di Halmahera.
Pulau dengan hutan yang masih luas itu sudah lebih dulu dibebani ledakan industri nikel untuk baterai kendaraan listrik, yang banyak digarap investor China.
Kini, panas bumi pun ikut masuk dalam pusaran eksploitasi.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
